January 31, 2025

Berita

DKPP Jadikan Kampus Mitra Strategis Perluasan Etika Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerjasama dengan enam perguruan tinggi melakukan penelitian, pemaparan, dan publikasi etika pemilu. Kampus dinilai sebagai mitra strategis perluasan pemahaman etika pemilu. “Apa yang kami lakukan selama lima tahun insya Allah sangat banyak manfaatnya buat ilmu …

Read More »

Komisioner Bawaslu RI, Semangat Penguatan Lembaga Pengawasan Harus Dipahami Lebih Luas

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sepakat untuk mempermanenkan status Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota. Argumentasinya, untuk menjamin kesetaraan lembaga penyelenggara pemilu dan meningkatkan fungsi pengawasan. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, berpendapat bahwa keputusan tersebut memang …

Read More »

Fraksi PDIP: KPU Kabupaten/Kota Adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota Adhoc

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai …

Read More »

Fraksi PDIP: KPU Kabupaten/Kota Adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota Adhoc

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai …

Read More »

Perlu Ada Sinkronisasi Regulasi di RUU Pemilu untuk Kekhususan Aceh

Direktur Aceh Institute, Fajran Zain, meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melakukan sinkronisasi regulasi antara RUU Pemilu dengan qanun agar tak terjadi konflik regulasi dalam penyelenggaraan pilkada di Aceh. Selama ini, kata Fajran, sering terjadi konflik regulasi …

Read More »

9 Fraksi Setuju “Sudah/Pernah Kawin” di Bawah Umur Jadi Syarat Memilih

9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju “sudah/pernah kawin” di bawah umur jadi syarat memilih. Dengan ini, DPR berarti mempertahankan pelegalan perkawinan di bawah umur dalam undang-undang pemilu. “Saya tidak melihat ini (sudah/pernah kawin) sebagai permasalahan,” kata anggota …

Read More »

Rekapitulasi Langsung ke KPU Kabupaten/Kota Pangkas Koreksi Berlapis

Dewan Perwakila Rakyat (DPR) mewacanakan rekapitulasi langsung dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang dibahas. Wacana ini dinilai berbahaya karena menghilangkan mekanisme koreksi berjenjang. “Usulan DPR Soal rekap yang mem-by …

Read More »

Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2017, Manipulasi DPT Jadi Dalil Permohonan Paling Dominan

Sebanyak 53 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 diajukan oleh pemohon kepada Makhamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif terhadap proses perselisihan hasil, dalil utama yang paling dominan disampaikan oleh para …

Read More »

Pengesahan RUU Pemilu Makin Molor, Tahapan Kampanye Makin Dipersempit

Rancangan undang-undang Pemilu yang lagi-lagi molor dari target pengesahan akan berkonsekuensi pada pemotongan waktu tahapan pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, menilai, tahapan pemilu yang paling mungkin untuk ditata ulang adalah tahapan kampanye. “Dari sekian macam tahapan, yang …

Read More »