Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengeluarkan keputusan yang merubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Keputusan tersebut dinilai tidak lazim oleh Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra. Saldi menjelaskan bahwa di …
Read More »Berita
Parlemen Tak Efektif, Manajemen Pengelolaan Parlemen Perlu Diperbaiki
Pada diskusi “Kembalikan Marwah DPD” (7/3), pakar hukum tata negara, Saldi Isra, menjelaskan bahwa posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mesti dikembalikan kepada hakikatnya sebagai kamar kedua di dalam sistem parlemen. DPD perlu untuk tidak hanya sekadar aksesoris demokrasi yang tak …
Read More »Anggota DPD Mesti Perhatikan Asas Domisili Calon Anggota DPD di RUU Pemilu
Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Pasal 152, dinyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah warga negara Indonesia berumur paling sedikit 21 tahun yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah …
Read More »Ironi Parpolisasi DPD dan Penegasan Kembali Tujuan Pembentukan DPD
Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah dipertanyakan. DPD, sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen dinilai tak memiliki wewenang yang kuat sebagai penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD hanya dapat mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU bersama …
Read More »Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Sebut Masukan Pakar Tak Bermutu, Ini Tanggapan Perludem
Dalam artikel “Pansus: Masukan Pakar Dalam Negeri Tak Cukup” yang dimuat Kompas (6/3), Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan bahwa masukan dari pakar pemilu di dalam negeri belum cukup …
Read More »48 Permohonan Sengketa Diajukan ke MK, Hanya 7 Memenuhi Syarat Formil
Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah dilaksanakan. 48 pemohon, baik pasangan calon (paslon), pemantau pemilu, maupun masyarakat sipil, mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan laporan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, 48 permohonan tersebut tersebar di …
Read More »Hasil Pilgub 2017 di Banten dan Sulawesi Barat Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 di dua daerah, yakni Banten dan Sulawesi Barat (Sulbar) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan calon (paslon) Rano Karno-Embay Mulya Syarief di Pilgub Banten dan paslon Suhardi Duka-Kalma Katta di Pilgub Sulbar merasa dicurangi. Selisih …
Read More »Hanya Satu Paslon Kepala Daerah Independen yang Menang di Pilkada Serentak Aceh 2017
Mengacu pada data di laman pilkada2017.kpu.go.id, terdapat 33 pasangan calon (paslon) independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2017. 3 paslon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh, 4 paslon di tiga Pemilihan Wali Kota, dan 26 paslon di sebelas Pemilihan Bupati (Pilbup). …
Read More »Pilgub Sulawesi Barat 2017, Suhardi Duka-Kalma Katta Kalah 0,75 Persen
Data rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Barat telah mencapai 100 persen di laman pilkada2017.kpu.go.id. Pemenangnya yakni, pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Ali Baal-Enny Anggraeny Anwar dengan perolehan suara sebesar 38,76 persen atau 244.803 suara. Ali-Enny menang tipis dengan …
Read More »JPPR Himbau Paslon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Dekati Golongan Putih di Putaran Pertama
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menghimbau agar dua pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur yang berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta untuk merebut suara golongan putih (golput) atau pemilih yang tak menggunakan hak pilih …
Read More »