Koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykuruddin Hafidz, dalam konferensi pers “Antisipasi Masa Tenang dan Persiapan Hari Pemungutan Suara”, mengatakan bahwa menjelang hari pemungutan suara pada 15 Februari 2017 di 101 daerah, potensi kampanye negatif cederung meningkat. Berdasarkan …
Read More »
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar menghapuskan kewajiban pengunduran diri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau instansi lain yang anggarannya bersumber dari …
Read More »
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa pada saat proses fit and proper, calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dimintai komitmennya untuk melaksanakan pemungutan suara secara …
Read More »
Rekapitulasi elektronik (e-recap) lebih dibutuhkan dibanding dengan pemungutan suara elektronik (e-voting). Tak ada persoalan mendasar pada tahap pemungutan suara yang mesti dijawab oleh teknologi. Masalah justru banyak terjadi pada tahap rekapitulasi berjenjang. Pada tahap ini lah teknologi dibutuhkan. “Persoalan pemungutan dan …
Read More »
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk transparan soal data pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan surat keterangan domisili pengganti KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Jika KPU tak transparan soal …
Read More »
Pengecilan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) secara ekstrim hingga 3-6 dinilai akan menyulitkan perempuan calon legislatif (caleg) untuk terpilih. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk tidak melakukan hal tersebut. KPI …
Read More »
Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, mengusulkan tiga hal kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertama, soal sistem pemilu, CEPP mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan syarat adanya kewajiban bagi partai politik untuk bersikap demokratis dalam …
Read More »
Kemitraan menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengganggu independensi penyelenggara pemilu. Kewenangan DKPP untuk memberhentikan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik telah menghambat penyelenggara pemilu untuk menafsirkan Undang-undang (UU) kepemiluan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu …
Read More »
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai mesti dilibatkan dalam penanganan politik uang dan pemeriksaan dana kampanye. KPK dan PPATK memiliki kapabilitas yang kuat dalam penyelidikan, sehingga perannya dinilai mampu membongkar kasus politik uang …
Read More »
Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, mengkritik dekatnya waktu seleksi calon anggota penyelenggara pemilu dengan siklus pergantian penyelenggara pemilu. Hal ini, menurut Chusnul, menyebabkan penyelenggara pemilu tak cukup berkualitas untuk menerjemahkan Undang-Undang (UU) …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
