Berita

Di Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah kembali menyertakan syarat minimal representasi perempuan sebesar 30 persen di dewan pengurus pusat (DPP) bagi partai politik (parpol) yang ingin menjadi peserta pemilu legislatif. Apabila kurang dari 30 persen, parpol tak bisa …

Pada Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden-wakil presiden adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan …

Tiga bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Aceh dari jalur perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Ketiganya tengah menunggu penetapan paslon yang akan diumumkan pada 25 Oktober 2016 bersamaan dengan pengumuman nomor …

Sistem pemilu yang dimuat dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diserahkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sesuai harapan. Pasalnya, sistem proporsional terbuka terbatas yang digunakan lebih dekat pada substansi proporsional tertutup. Pemilih tetap mencoblos …

Permohonan sengketa hasil Pilkada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tidak berarti mengubah kemenangan pasangan calon (paslon). Keputusan MKmerujuk pada hasil penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. “Tidak semua putusan yang dimenangkan akan mengubah kemenangan calon. Kalau MK …

Banyak pemohon sengketa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak benar-benar memahami ketentuan pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya,  MK sulit menangani kasus. Pada Pilkada Serentak tahap kedua yang akan dilangsungkan pada 2017, MK berharap masyarakat memahami ketentuan pengajuan dan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih di seluruh wilayah yang menyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) sebesar 77.5 persen. Angka ini meningkat 7,7 persen dari target partisipasi pemilih di Pilkada 2015 sebesar 70 persen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Pusat …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam memerangi berbagai pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.  Masyarakat dapat melapor ke Panitia Pengawas (Panwas) segera setelah menyaksikan terjadinya pelanggaran tanpa perlu memikirkan pasal mana yang dilanggar. “Jika …

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, terdapat enam daerah dengan bakal pasangan calon (balon) tunggal. Apabila pada masa verifikasi balon tersebut tidak memenuhi syarat, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka kembali pendaftaran calon. “Kalau 24 Oktober nanti bakal …

Untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan 71.983 personil kepolisian. Separuh dari jumlah tersebut akan dikerahkan pada masa kampanye di 101 daerah di seluruh Indonesia. “Masa kampanye adalah masa yang panjang dan paling berat …