Berita

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 14 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta (14/5). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan adil. Hal tersebut merespon dibolehkannya caleg hasil Pemilu 2024 yang maju dalam pilkada tak wajib mundur dari jabatannya. Perludem menilai hal itu berpotensi …

Koalisi Masyarakat Sipil tegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak hilangnya independensi dan integritas KPK. Koalisi mendesak Presiden Jokowi dan DPR periode 2019-2024 untuk membatalkan Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 serta mengalihkan kepemimpinan KPK kepada sosok yang berintegritas …

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk orang yang memiliki rekam jejak pemberantasan korupsi dan integritas sebagai Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. Hal itu karena masa jabatan pimpinan KPK dan dewan pengawas …

Menjelang Pilkada 2024, berbagai masalah yang muncul dalam proses seleksi dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menimbulkan kekhawatiran dalam hal integritas dan keadilan penyelenggaraan pemilu. Sejak proses pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kinerja penjabat (pj) kepala daerah belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik, kelompok marjinal seperti masyarakat adat, disabilitas, dan perempuan korban kekerasan, masih dianggap sebagai objek kebijakan, bukan subjek. Hal itu didasarkan hasil pemantauan yang …

Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi sebanyak 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024. Perkara tersebut terdiri dari PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sidang agenda Pemeriksaan Pendahuluan dijadwalkan akan digelar pada 29 April-3 Mei 2024, secara …

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan dengan ditolaknya permohonan PHPU Pilpres membuktikan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mampu keluar dari kerangka hukum yang didesain untuk melanggengkan kekuasaan. Hal itu merupakan imbas dari keputusan tidak …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Konstitusi masih banyak mempertimbangkan selisih suara dalam peradilan perselisihan hasil pemilu. Sifat mahkamah kalkulator ini tergambar dari kasus bantuan sosial penyelenggara negara yang diduga jadi bagian dari pemenangan pemilu. Selebihnya, ada sejumlah …

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, sebanyak 138 dari 580 yang diproyeksikan menjadi anggota DPR terindikasi terhubung dengan dinasti politik. Hal itu disampaikan dalam “Peluncuran Dashboard ‘Parlemen Kita’ dan Talkshow …