Berita

Kecurangan dalam pemilu bisa menjadi bom waktu saat terjadi perselisihan hasil pemilu. Kecurangan yang diduga banyak terjadi di antaranya adalah politik uang dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembiaran terhadap segala bentuk kecurangan pemilu akan berdampak pada proses dan hasil …

Tingkat kecurangan pemilu dipandang akan meningkat seiring dengan pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah tanpa proses Pemilihan Umum (Pemilu). Sejak Mei 2022- November 2023 setidaknya terdapat 198 Pj Gubernur, Walikota, dan Bupati yang dipilih Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Setidaknya …

Regulasi penyelenggaraan pemilu soal kampanye dinilai belum adaptif dengan perkembangan teknologi. Padahal, peserta pemilu juga massif menggunakan ruang-ruang digital untuk melakukan kampanye. Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) malah mengurangi fase pelaporan dana kampanye dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …

Visi misi calon presiden dan wakil presiden menjadi hal utama yang diperhatikan pemilih muda, diikuti kepribadian dan rekam jejak. Janji kampanye dinilai menjadi hal yang sangat tidak penting dalam menentukan pilihan capres-cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Hal itu menjadi salah …

Kecurangan dan kekerasan dalam Pemilu penting disikapi karena kualitas demokrasi Indonesia hanya bergantung pada proses Pemilu. Karena syarat negara demokrasi adalah adanya ruang kebebasan masyarakat, berjalannya oposisi partai politik, dan sistem Pemilu yang berintegritas. “Demokrasi Indonesia hari ini sedang dipertaruhkan …

75,8% pemilih muda mengaku bahwa suaranya tidak bisa dibeli. Sebagian di antaranya tetap menerima pemberian uang atau barang. Dalam menentukan pilihannya, pemilih muda pun lebih mementingkan visi misi dan kepribadian calon dibanding faktor lainnya. “Sebanyak 75,8% responden menyatakan suara mereka …

Penyelenggara pemilu perlu membuka informasi seluas-luasnya untuk pengawalan bersama pemilu. Masih banyak data yang belum sepenuhnya dibuka oleh penyelenggara pemilu dan masih banyak calon legislator yang tidak mempublikasikan informasi data diri di laman Daftar Calon Tetap (DCT) yang dibuat Komisi …

Idealnya ketentuan afirmasi perempuan bisa mencapai minimal 30% di parlemen setelah lima kali pemilu. Namun, dalam Pemilu 2024 justru mengalami kemunduran yang signifikan. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam politik melalui pendidikan kader yang berperspektif gender. …

Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) dinilai sebagai bentuk kegagalan penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menjalankan amanat afirmasi dalam undang-undang. Perempuan masih dipandang sebagai pihak yang tidak layak masuk dalam …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pencalonan minimal 30% perempuan di setiap dapil dalam Pemilu DPR 2024. Bawaslu meminta KPU mengoreksi 267 DCT Pemilu DPR 2024 sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu. Pasal 245 UU …