Berita

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pernyataan ini disampaikannya dalam seminar bertajuk “Dinamika Politik Keamanan Jelang Pilkada dan …

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Iqbal Kholidin mengatakan terdapat lebih dari 3.000 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam gelaran Pilkada 2024. Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setidaknya terdapat 3000 kasus terkait netralitas ASN. “Bahwa …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengatakan hingga masa tenang pilkada 2024 progres pengiriman logistik sudah hampir 100 persen. Seluruh daerah, khususnya yang terjauh dan terluar juga diperhatikan dengan distribusi logistik lebih awal. “Untuk logistik, produksi, dan pengiriman, sudah …

Pada 27 November 2024, sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan melakukan pilkada serentak. Namun, di tengah proses tersebut muncul kekhawatiran politik dinasti akan kembali mendominasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, 33 dari 37 provinsi yang menggelar pilkada …

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 semakin memperkuat indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia. ICW menegaskan, dari 37 kota/kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon, 12 di antaranya diisi oleh kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik. …

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran pengawas pemilu di lapangan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) mulai pukul 00.00 waktu setempat. Hal itu dikatakan memasuki masa tenang kampanye Pilkada 2024. …

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengusulkan opsi mekanisme pemilu serentak di Indonesia yang terbagi atas dua kategori, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal. Usulan ini disampaikan dalam diskusi Perludem tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 …

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan akan mengakomodasi temuan  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) soal pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan 2024. Bima merespons hal tersebut setelah Perludem memaparkan hasil kajian dan mengindikasikan adanya kekurangan dalam penerapanya. …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu) melihat potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saluran advokasi kebijakan yang berdampak luas pada berbagai reformasi kepemiluan. Untuk itu Perludem memanfaatkan uji materi sebagai ruang advokasi kebijakan guna memperbaiki pelaksanaan pemilu di …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meluncurkan buku dokumentasi advokasi reformasi pemilu bertajuk “Reformasi Pemilu Jalur Mahkamah Konstitusi”. Buku tersebut berisi sejumlah uji materi yang dilakukan Perludem dan koalisi masyarakat sipil di Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui itu Perludem percaya bahwa …