Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa dari 270 satuan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, 173 KPUD belum memberikan daftar pemilih model A-KWK kepada Bawaslu Daerah. Form ini akan …

Data evaluasi pengawasan verifikasi faktual dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan di 79 kabupaten/kota yang dipublikasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menunjukkan bahwa terdapat 6.492 aparatur sipil negara (ASN) dan 4.411 penyelenggara pemilu yang memberikan dukungan. Terhadap seluruhnya, telah …

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini tak merekomendasikan rekapitulasi elektronik atau e-rekap diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pilot project di satu …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan kesiapan penyelenggara pemilu adhoc di daerah. Terdapat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan reaktif namun hasil tes swab negatif, dan ada pula yang positif Coronavirus disease 2019 (Covid-19) setelah dilakukan tes …

Anggaran tambahan penyelenggaraan Pilkada dengan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19) dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahap pertama yakni sebesar 1,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut ternyata tak dicairkan sepenuhnya, namun dinilai cukup untuk membiayai tahapan Pilkada hingga Agustus. “Anggaran …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyatakan bahwa KPU tak menyesuaikan pemberlakuan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan zonasi tingkat penyebaran Covid-19. Semua wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol Covid-19, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan …

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mengusulkan agar dibuat peradilan pemilu. Pemilu memiliki karakter khusus, yakni terikat pada waktu tahapan dan erat kaitannya dengan kompetisi, sehingga perkara pemilu perlu ditangani oleh lembaga peradilan khusus …

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahulan mengenai ambang batas parlemen 4% pada 8 Juli 2020 jam 14.00 WIB. Sidang atas Perkara PUU No. 48/PUU-XVIII/2020 ini menguji Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. “Partai Politik Peserta pemilu harus …

Selasa (7/7), Saksi tergugat, Herwin Meiliantina dari Kementerian Sekretariat Negara bersaksi di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menjelaskan bahwa keluarnya Surat Keputusan Presiden (Keppres) No.34/P/2020 telah sesuai prosedur. Keppres merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengharapkan agar kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dilakukan penataan ulang. Arief mengaku kelelahan menghadapi tuntutan hukum yang diajukan berbagai pihak di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan …