Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Mei 2020 masih menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan lima kotak. Pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu kabupaten/kota, pemilu ditumpuk pemilihannya dalam satu hari pemungutan suara. “Banyak ketentuan yang berubah dalam RUU …
Read More »Berita
RDP 3 Juni, Anggaran Pilkada Serentak Lanjutan Dapat Dibantu APBN
Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menjadi perdebatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan penyelenggara pemilu. Dari sumber rumahpemilu.org, pada RDP tersebut, DPR RI menginginkan agar anggaran …
Read More »Perludem Nilai Pilkada 9 Desember 2020 Mengkawatirkan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkhawatirkan Pilkada Serentak yang dilanjutkan pada 15 Juni 2020 dengan hari pemungutan suara 9 Desember. Menurut Perludem, masa persiapan yang sempit dan belum meredanya Coronavirus disease 2019 (Covid-19) mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara …
Read More »Gugus Tugas Covid-19 Minta KPU Laksanakan Pungut Hitung Pilkada Desember 2020
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta pelaksanaan pungut hitung pilkada pada Desember 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada jadi dasar hukum permintaan ini. Surat bernomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/2020 dari Gugus Tugas Covid-19 …
Read More »Pegiat Pemilu Buat Petisi “Tunda Pilkada ke 2021”
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat membuat petisi penundaan pungut hitung pilkada. Dengan tajuk “Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021” dalam situs petisi change.org, para pegiat/peniliti dari organisasi pemilu dan demokrasi menolak pembuat kebijakan yang menginginkan pungut …
Read More »Pilkada Serentak Lanjutan Dimulai 15 Juni 2020
Berdasarkan kesepakatan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) pada Rabu(27/5), tahapan Pilkada Serentak …
Read More »Komisi II Akan Evaluasi Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
Menyinggung kasus Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.317/2020 yang memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa Komisi II akan mengevaluasi desain kelembagaan …
Read More »Edward Hiariej Nilai Putusan DKPP atas Evi Novida Invalid
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edward Omar Sharif Hiariej, menilai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.317/2020 yang memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Eni Novida Ginting, sebagai putusan yang invalid. Pasalnya, putusan tidak dijalankan dengan hukum …
Read More »Pencegahan dan Penanganan Politisasi Bansos Tak Hanya Tugas Bawaslu
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Muhammad Afiffudin menyampaikan kondisi terbaru fenomena politisasi bantuan sosial (bansos) oleh kepala daerah petahana. Fenomena itu terjadi di Kabupaten Klaten, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kabupaten Lombok Utara, Kota Karawang, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten …
Read More »Keselamatan Warga Negara Jadi Pertimbangan KPU Melanjutkan Pilkada
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid mengatakan keselamatan warga negara menjadi pertimbangan KPU dalam menetapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 lanjutan. Oleh karena itu, kepastian kapan pandemi dan proses pemulihan pasca pandemi berakhir akan menjadi landasan dalam …
Read More »