Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda Pilkada 2020. Dari tiga skenario pengunduran hari pemungutan suara yang disusun KPU, pengunduran ke …
Read More »Berita
Perludem: Jadwal Pilkada Lanjutan Disesuaikan dengan Jadwal Pemilu Nasional
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Ia mengharapkan, dalam pembentukan perpu, Pemerintah melibatkan seluruh stakeholder kepemiluan. “Saat ini, kita harus terus mendrong agar Pemerintah segera menerbitkan …
Read More »Respon Pemerintah Menentukan Nasib Pilkada Susulan
Sekretaris Jenderal Asia Democracy Network (ADN), Ichal Supriadi memandang wajar keputusan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Penundaan pemilihan lokal atau …
Read More »Anggaran Pilkada Susulan Jadi Sorotan KIPP
Salah satu kesepakatan dari rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (30/3) adalah merealokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah. Realokasi akan diperuntukkan bagi penanggulangan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) di …
Read More »APBN dalam Perpu untuk Menjamin Penundaan dan Keberlanjutan Pilkada
Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini penting diubah menjadi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara …
Read More »Hal-hal yang Mesti Disiapkan Pasca-Kesepakatan Perpu Penundaan Pilkada
Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui siaran pers 31 Maret menilai kesepakatan ini sebagai langkah tepat …
Read More »Tahapan Pilkada 2020 Ditunda, JPPR Ajak Fokus Pendidikan Pemilih
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengapresiasi kesepakatan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretak 2020 di 270 daerah. Menurut …
Read More »Komisi II, Kemendagri dan KPU Sepakat Keluarkan Perppu Penundaan Pilkada 2020
Senin (30/3), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Para RDP tersebut, KPU menyampaikan tiga opsi penundaan Pilkada. Pertama, ditunda tiga bulan sehingga ahri pemungutan …
Read More »Opsi Terbuka di Perppu Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dinilai tidak perlu memuat waktu spesifik penundaan pemungutan suara Pilkada 2020. Penyebutan waktu secara spesifik di tengah situasi ketidakpastiaan akhir pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan membutuhkan Perppu penundaan kembali jika dalam waktu yang telah ditentukan Pilkada …
Read More »Ketua KPU Mitra: Irfan Rabuka Tak Meninggal Karena Covid-19
Beredar di media sosial poster turut berduka cita atas wafatnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Irfan Rabuka pada Senin (30/3). Rumahpemilu.org mewawancarai Ketua KPU Mitra, Wolter Dotulong untuk meminta konfirmasi. Dalam percakapan dengan Wolter melalui telpon, …
Read More »