Isu ketersediaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah menjadi sorotan pada uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ) Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020(24/6). Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin …
Read More »Berita
Hadar Nafis Dorong Uji Coba E-Rekap pada Pilkada Serentak 2020
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali memanfaatkan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) sebagai media untuk mentransparansi hasil perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang. Tak …
Read More »Materi TOT Saksi TKN Dipersoalkan
Rabu (19/6), Badan Pemenangan Nasional (BPN) menghadirkan saksi Hairul Anas Suaedi, calon anggota legislatif (caleg) Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengikuti kegiatan training of trainer (TOT) saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) 01. Hairul menyampaikan TKN menginstruksikan untuk berbuat curang dalam …
Read More »Tak Ada Keberatan Hasil Perolehan Nasional Pilpres Saat Penetapan
Chandra Irawan, anggota Direktorat Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 yang bertugas menjadi saksi 01 saat rekapitulasi hasil pemilu di tingkat nasional menjadi saksi fakta di persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Pada kesaksiannya, ia mengatakan tak ada keberatan dari …
Read More »PPK Cilincing dan Koja Ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Pemilu
Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Utara, Benny Sabdo menyampaikan bahwa penyidik Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara menetapkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cilincing dan Koja, yakni sebanyak 10 orang, sebagai tersangka tindak …
Read More »KPU Tak Ajukan Saksi Fakta di Sidang PHPU Pilpres 2019
Ketua Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin mengatakan pihaknya tak mengajukan saksi fakta. Alasannya, keterangan para saksi fakta yang telah dihadirkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno justru menguntungkan KPU karena hanya memberikan keterangan …
Read More »Said Didu: Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi Anak Perusahaan BUMN Termasuk Pejabat BUMN
Mantan Sektetaris Kementeriaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menjadi saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno, pada persidangan psengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Said memberikan keterangan mengenai definisi pejabat BUMN, status …
Read More »17,5 juta Data Pemilih Invalid Menurut Saksi BPN Prabowo-Sandi
Saksi pertama dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno, Agus Muhammad Maksum menerangkan asal angka 17,5 juta data pemilih yang didalilkan sebagai data invalid pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)(19/6). Angka ini terdiri atas 9,8 juta data pemilih …
Read More »Tak Memenuhi Aturan dan Kelaziman, BPN Tarik Alat Bukti Baru
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan pada sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli Badan Penangan Nasional (BPN) (19/6) bahwa susunan alat bukti baru yang diserahkan BPN pada Selasa (18/6) tidak memenuhi aturan susunan alat bukti sesuai paraturan perundang-undangan. Alat bukti baru …
Read More »Vote buying Melalui Penyalahgunaan Anggaran dan Program Negara
Petahana Presiden Joko Widodo atau Jokowi didalilkan telah melakukan misuse of state resources atau penyalahgunaan sumber daya negara secara TSM. Lima program atau kebijakan dijalankan jelang hari pemungutan suara, yakni menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan membayarnya secara rapel, …
Read More »