Kliping Berita

Pemerintah bergeming terhadap usulan penundaan parsial maupun penundaan menyeluruh Pilkada 2020 di tengah masih terus meningkatnya penyebaran Covid-19. Di sisi lain, perumusan sanksi lebih tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di tahapan pilkada juga belum dilakukan. Usulan penundaan Pilkada 2020 …

Penundaan Pilkada 2020 secara parsial di daerah-daerah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi dapat dilakukan untuk mencegah hajatan itu menjadi pemicu penyebaran Covid-19. Di daerah dengan laju penularan tinggi, pengetatan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya tidak lagi memadai. Undang-Undang …

Kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 tidak dapat ditawar dalam Pilkada 2020. Pelaksanaan protokol itu secara jelas dicantumkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pilkada 2020 Nomor 2 Tahun 2020 sebagai syarat untuk dapat dilakukannya Pilkada 2020. Tanpa jaminan protokol …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu menyepakati perlunya rumusan sanksi yang keras bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020. Sanksi ini diperlukan perlu guna mencegah berulangnya pelanggaran protokol kesehatan yang berpotensi memunculkan kluster Covid-19 …

Jumlah penyelenggara pemilu dan bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Namun, pemerintah bergeming. Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan tetap diselenggarakan. Adapun penundaan pemilihan belum dipikirkan. Kegagapan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dinilai tampak saat masa pendaftaran …

Kemunculan kluster baru Covid-19 selama proses Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak mengurungkan niat untuk tetap menggelar pemilihan. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pemilihan harus tetap berjalan. Meski demikian, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut. Penyelenggara pemilu pun …

Kekhawatiran Pilkada 2020 akan mempercepat dan memperluas penyebaran Covid-19, yang disampaikan masyarakat sipil beberapa bulan lalu, kini terbukti. Pemerintah dan penyelenggara pemilu didorong serius menyiapkan berbagai mitigasi, baik memperkuat aturan maupun sanksi, termasuk menentukan pada titik apa tahapan pilkada harus …

Tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2020 di 270 daerah, tiga hari terakhir, dinilai menjadi etalase ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ketegasan sikap aparat yang disertai sanksi bagi pelanggar amat diperlukan agar pelanggaran protokol Covid-19 tidak makin parah pada …

Tahapan pendaftaran peserta Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan dimulai hari ini, Jumat (4/9/2020), hingga Minggu (6/9). Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta  menghindari arak-arakan dan pengumpulan massa amat diharapkan dari para  bakal calon peserta pilkada dan pendukungnya. …

Menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah di pilkada serentak 2020 yang tinggal hitungan hari, sinyal menjamurnya pasangan calon tunggal dalam pilkada semakin menguat. Dengan begitu, empat gelombang pilkada serentak akan ditandai tren kenaikan pemilihan pasangan calon melawan kotak kosong. Pendaftaran …