August 8, 2024

Kliping Berita

Politik Identitas Masih Bisa Muncul Lagi

Praktik politik identitas masih berpotensi dilakukan sebagian kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah. Hal itu harus sejak jauh hari diantisipasi para pemangku kepentingan di daerah. Pada pilkada serentak …

Read More »

Dilema Sistem Proporsional Terbuka

Penyelenggaraan Pemilu 2019 menorehkan sejarah baru bagi panggung politik Indonesia. Salah satunya dengan digelarnya pemilu serentak secara nasional untuk pertama kali, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sayangnya, pemilihan umum legislatif menyisakan dilema tersendiri, terutama terkait posisi calon anggota legislatif …

Read More »

Jeda Waktu Lima Tahun bagi Eks Napi Korupsi

Eks narapidana korupsi dapat mendaftar menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah lima tahun setelah menjalani masa pidana. Komisi Pemilihan Umum akan segera merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Pilkada 2020 menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/12/2019). Kemarin, MK …

Read More »

Sistem Politik Perlu Direformasi

Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, dapat dijawab dengan reformasi sistem politik dan kepartaian. Sepanjang era reformasi, partai politik bergeming tanpa ada perubahan signifikan dari segi kelembagaan, sistem pendanaan dan transparansi …

Read More »

Bandul Berayun Narasi Pilkada

Wacana perubahan sistem pilkada kembali menyeruak seiring maraknya kasus korupsi kepala daerah. Besarnya biaya politik yang dikeluarkan dianggap menjadi faktor pendorong tindakan korup tersebut. Hanya saja, penelusuran Kompas terhadap data 121 kepala daerah terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan …

Read More »

Larangan Bekas Napi Korupsi Dicabut, Beragam Langkah Bisa Diambil KPU

Beragam langkah masih bisa ditempuh Komisi Pemilihan Umum menyusul pencabutan usulan larangan bekas narapidana korupsi maju di pemilihan kepala daerah. Langkah ini bisa mencegah bekas napi korupsi maju dalam pemilihan. Namun, kalaupun tetap lolos, langkah tersebut memastikan pemilih tahu status …

Read More »

Revisi UU Pemilu Lebih Dini

Revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Dengan demikian, terbuka peluang revisi dilakukan tahun depan atau empat tahun sebelum Pemilu 2024. Revisi jauh-jauh hari sebelum pemilu berkaca pada revisi sebelumnya yang selalu mendekati pemilu sehingga penyelesaiannya tergesa-gesa dan …

Read More »

Bekas Napi Korupsi Bisa Ikut Pilkada Bentuk Kemunduran Demokrasi

Hilangnya klausul yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah 2020 dipandang sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Mekanisme penjaringan calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bersih dikembalikan kepada partai politik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode …

Read More »

Paradoks Demokrasi dan Sekolah Politisi

Paradoks demokrasi yang menguat pasca-reformasi menggugah sekelompok orang untuk melahirkan sekolah khusus bagi politisi. Yang disasar para politisi muda. Harapannya, warna baru akan lahir di panggung politik, dan demokrasi kembali ke jalurnya. Sudah bukan rahasia, demokratisasi pasca-reformasi masih belum sesuai …

Read More »

Mendagri Minta Pemda Penuhi Anggaran Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah yang di daerahnya menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2020 untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemilihan dan pengamanan pemilihan. Adapun terkait KTP elektronik yang menjadi syarat memilih dan dukungan pada calon perseorangan, Kementerian Dalam Negeri …

Read More »