Liputan Khusus

Senin (7/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Coffee Morning terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kegiatan tersebut, KPU menjelaskan kesiapan, mekanisme rekapitulasi yang akan dilakukan, serta skenario penggunaan Sirekap di berbagai situasi …

Sebelum dibolehkannya kampanye terutama iklan kampanye di media sosial, Koalisi untuk Etika Media Sosial yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, meluncurkan “Pedoman Kampanye Politik di Media Sosial” yang di dalamnya ada pemetaan mengenai risiko yang paling rentan terjadi selama …

Koalisi untuk Etika Media Sosial pada 6 Desember 2020 mempublikasikan temuan-temuan riil terjadi berkaitan dengan permasalahan kampanye di media sosial. Salah satu yang dipetakan terutama soal hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial pada tahapan kampanye Pilkada 2020. …

25 November sampai 10 Desember merupakan rentang waktu yang diistilahkan oleh gerakan perempuan sebagai 16 Hari Antikekerasan Perempuan. Di Pilkada 2020, kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan bersamaan dengan tahapan penetapan daftar pemilih, kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Tanggung …

Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya mengatur tentang pihak yang punya kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon dari kolom kosong dalam perselisihan hasil pilkada dengan satu pasangan calon. Tapi, ketentuan yang diatur dalam PMK 5/2020 ini, punya kesalahan mengenai pengertian dari pemohon …

Tak ada norma yang mengatur agar hak pilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian RI (Polri) tak digunakan di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Hal ini berbeda dari pengaturan pembatasan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri yang …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Warga Muda, Golongan Hutan, Campaign.com, dan Change.org merilis hasil jajak pendapat mengenai Harapan dan Persepsi Kaum Muda terhadap Pilkada. Jajak pendapat yang dilakukan secara online selama 12 Oktober sampai 10 November 2020 ini melibatkan …

Undang-undang Pilkada 1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016 jo 6/2020 tidak mengatur secara khusus hoax. Ternyata, hanya ada satu ketentuan dalam UU Pilkada yang bisa dikaitkan dengan hoax. Hal ini merupakan tanda, penyikapan hoax dalam pilkada serentak berupa penegakan hukum jauh …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadikan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) sebagai alat bantu untuk memastikan hasil suara dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga penetapan. Semua pihak sepakat Sirekap belum siap menjadi penentu hasil pemilu menggantikan rekapitulasi hasil suara manual …

Rekayasa penyederhanaan partai politik melalui sistem pemilu proporsional mengalami kegagalan. Beralih ke sistem pemilu campuran perlu mulai dipertimbangkan. Sistem pemilu proporsional yang dianut Indonesia selalu menghasilkan sistem kepartaian multipartai ekstrem—terdapat lebih dari lima partai di parlemen. Hasil penelitian Perkumpulan untuk …