Kasus Pemilihan Bupati (Pilbup) Papua memantik diskursus kepemiluan. Tak hanya mengungkapkan perbedaan tafsir di antara penyelenggara pemilu mengenai tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kasus ini juga menunjukkan perbedaan tafsir mengenai sanksi diskualifikasi kepada petahana kepala daerah yang terbukti …
Read More »
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Direktur Correct, Hadar Nafis Gumay menjelaskan kemandirian KPU menjalankan putusan MK.
Read More »
Menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mahar politik di Pilkada 2018 merupakan bagian dari strategi partai untuk mendapatkan amunisi dana di Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), total uang …
Read More »
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan rapat kerja guna mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan verifikasi kepada seluruh partai politik calon …
Read More »
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Adelline Syahda, peneliti KoDe Inisiatif menjelaskan tindak lanjut dari putusan MK.
Read More »
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa putusannya pada kesimpulan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional. Perludem mengemukakan dua kesalahan, kalau tidak bisa dikatakan “keanehan” logika MK. Kesalahan tafsir frasa gabungan politik Pasal …
Read More »
Putusan uji materi ambang batas pencalonan presiden dikritik oleh para pemohon. Pasalnya, argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan bahwa keberadaan ambang batas sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bermasalah baik secara logika maupun hukum. Effendi Ghazali, pakar komunikasi …
Read More »
Permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No.7/2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyimpulkan bahwa pasal a quo telah sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal …
Read More »
Putusan terhadap uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 telah dibacakan (11/1). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal tersebut tidak inkonsttusional. Namun, dari sembilan hakim MK, dua hakim melakukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Suhartoyo, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, …
Read More »
Banyak pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017. Empat di antaranya yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Partai Indonesia Damai Aman (Idaman), dan Effendi Ghazali, pakar komunikasi …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
