Wawancara

Rancangan undang-undang pemilu sudah diselesaikan di tahap Panitia Khusus. Semua isu krusial sudah disepakati kecuali lima isu kursial perihal sistem kepemiluan. Ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, besaran daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional terbuka, dan konversi suara ke kursi …

Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Sumatera Barat melakukan kajian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dua kesimpulan penting. Pertama, penambahan kursi tak berbanding lurus dengan kualitas kinerja fungsi DPR. Kedua, penambahan kursi DPR malah akan melemahkan presidensial Indonesia. Kesimpulan …

Rekapitulasi suara pada Pemilu 2014 dilakukan berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Pada Pilkada 2015 dan 2017 lalu, tahapan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan dipotong. Hasil pemungutan suara dari TPS langsung direkap di kecamatan. Untuk …

Tak ada daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri menjadi bagian tak representatifnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selama ini warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri disatukan bersama warga DKI Jakarta wilayah Pusat dan Selatan dalam Dapil DKI Jakarta II di …

Anggota Panitia Khusus Undang-undang Pemilu (Pansus UU Pemilu), Arif Wibowo berpendapat tak setuju mempermanenkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga tingkat kabupaten/kota. Malah, wakil dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) ini berpendapat Bawaslu cukup menjadi pengawas pemilu bersifat adhoc, dari …

Isu persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu patut menjadi sorotan. Kualitas hasil pemilu bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu dan sistem pemilu, tetapi juga oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Ketua Bidang Organisasi Partai Serikat …

Sistem pemilu terbuka terbatas diwacanakan akan jadi salah satu opsi sistem yang akan di-voting. Sistem pemilu terbuka terbatas diajukan sebagai jalan tengah karena sejumlah fraksi ingin pemilu legislatif memakai sistem proporsional terbuka. Fraksi lain menginginkan sistem proporsional tertutup. Dalam perkembangannya, …

Ada anggapan makin tingginya representasi perempuan memperburuk kualitas pemerintahan. Setelah kebijakan afirmasi perempuan diterapkan sebagai buah Reformasi, representasi perempuan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah perempuan seperti seiring dengan peningkatan kasus korupsi. Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini …

Transparency International Indonesia mempublikasikan hasi survei persepsi yang menempatkan partai politik dan DPR sebagai kelembagaan yang paling korup. Korupsi KTP elektronik (e-KTP) semua fraksi partai melalui anggota dewan di Komisi II seperti membulatkan persepsi itu. Bagaimana perspektif kepemiluan menjelaskan keadaan …

Perempuan merupakan setengah dari total warga DKI Jakarta dan setengah dari total pemilih di Pilkada DKI Jakarta. Sifat aktivitas perempuan akar rumput yang berkelompok bisa berpengaruh signifikan dalam perolehan suara peserta pemilu. Tapi keadaan perempuan yang relatif jauh dari pemahaman …