Wawancara

Keserentakan Pilkada 2017 di 101 daerah semakin menguatkan kebutuhan kepastian hukum pemilu. Sebelum serentak, di Pilkada DKI Jakarta 2012, Rhoma Irama mengajak jamaah masjid untuk memilih pasangan calon berdasarkan SARA. Laporan dugaan pelanggaran berakhir dengan hukum yang menyimpulkan Rhoma tak …

Laporan dana kampanye peserta pemilu jadi praktek sebatas pengguguran kewajiban. Regulasi mengharuskan dana kampanye dilaporkan tapi tak menyertakan validasi akuntansi dan sanksi jika tak sesuai. Ketaksesuaian laporan dana kampanye dengan jumlah belanja sebenarnya jadi salah satu paradoks pemilu berprinsip jujur …

Regulasi penyelenggaraan Pilkada 2017 tak bertuliskan larangan mengkampanyekan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada. Undang-undang Pilkada (No.8/2015 dan No.10/2016) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.12/2016 tentang Kampanye menekankan pelanggaran mengenai SARA jika terjadi penghinaan. Ketua Komisi Pemilihan …

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 lalu diwarnai dengan penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal. Di Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara, pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Beberapa soal terjadi di daerah tersebut. Dari soal tudingan keberpihakan penyelenggara, antusiasme …

Terpidana hukuman percobaan bisa maju di pilkada. Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mengubah kesimpulan soal legalitas terpidana dengan …

Sistem pemilu dalam rancangan undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 makin tergambar. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 13 isu strategis dalam penggabungan UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu. 1 isu strategis merupakan sistem pemilu DPR/DPRD dengan 4 alternatif. Di …

Masuknya Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya ke koalisi Pemerintah seiring reshuffle kabinet mengingatkan rencana Pemilu Serentak 2019. Penggabungan pemilu eksekutif dan legislatif dalam satu waktu pemilihan bertujuan menghasilkan pemerintahan terpilih yang efektif karena didukung partai mayoritas di parlemen …

Undang-undang No.10 Tahun 2016 mengharuskan cuti bagi petahana kepala daerah yang mencalonkan di pilkada pada daerah yang sama. Ketentuan ini coba digugat melalui uji materi (judicial review) oleh Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mencalonkan dengan alasan kerja …

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan seperti menghadapi persimpangan jalan pilihan sistem pemilu. Perempuan di parlemen cenderung memilih sistem pemilu proprosional daftar partai (tertutup). Sedangkan perempuan masyarakat sipil memilih sistem pemilu proporsional daftar calon (terbuka). Dalam diskusi “Menyoal Keterwakilan Perempuan dalam Kodifikasi …

Undang-undang pilkada melanjutkan regulasi kepemiluan sebelumnya yang melarang kampanye di tempat ibadah. Revisi kedua tak menyentuh pasal 69 yang melarang perihal dalam kampanye. Di antaranya Ketentuan huruf i yang melarang kampanye di tempat ibadah. Mengingat pengalaman tinggi potensi pelanggaran terhadap …