Tag Archives: ambang batas parlemen

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum. MK menyarankan aturan tersebut diubah sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Hal itu …

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan ambang batas parlemen yang diatur dalam UU Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal yang diuji adalah Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi: “Partai Politik Peserta …

Menjelang Pemilu 2024, partai-partai politik baru bermunculan. Dari sejumlah parpol baru tersebut, beberapa di antaranya sudah memperoleh status sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), salah satunya adalah Partai Gelora besutan Fahri Hamzah, eks Wakil Ketua …

Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum masih melalui proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu isu klasik yang belum disepakati adalah ambang batas parlemen. Salah satu variabel sistem pemilu ini berpengaruh terhadap berhak atau tidaknya partai politik mendapatkan kursi parlemen. …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) akan melanjutkan uji materi ambang batas parlemen. Perludem menjelaskan kedudukan hukum sebagai Pemohon sebetulnya sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perludem sebagai Yayasan. Harapannya, dalam kelanjutan uji materi nanti, MK mempertimbangkan pokok …

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahulan mengenai ambang batas parlemen 4% pada 8 Juli 2020 jam 14.00 WIB. Sidang atas Perkara PUU No. 48/PUU-XVIII/2020 ini menguji Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. “Partai Politik Peserta pemilu harus …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan uji materi ketentuan ambang batas parlemen di Undang-undang 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis (25/6). Permohonan itu diterima MK dengan nomor tanda terima nomor 1992/PAN-MK/VI/2020. “Kami menyampaikan empat jenis dokumen …

Draft terbaru dari revisi UU Pemilu menaikkan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Hal ini tentu akan memberatkan bagi partai-partai politik skala “kecil” dalam artian partai yang tidak lolos ambang batas pada Pemilu 2019. Tidak hanya partai kecil, tetapi …

Penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen dengan menaikkan ambang batas parlemen berisiko mengulang banyaknya suara rakyat yang hangus atau tak terwakili di parlemen seperti terjadi pada Pemilu 2019. Penyederhanaan jumlah partai dinilai lebih efektif ditempuh dengan memperkecil alokasi jumlah kursi …

Draf RUU Pemilu tertanggal 6 Mei 2020 mewacanakan kembali perubahan pengaturan ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen secara nasional dinaikkan menjadi tujuh persen. Ambang batas nasional ini dipukul rata diberlakukan untuk tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Draf Rancangan Undang-undang …