November 27, 2024

Tag Archives: mk

Ketidakmandirian MK yang Mengancam Pemilu 2024

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah membuktikan ketidakmandiran hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. MKMK memutus sembilan hakim MK ditetapkan melanggar etik dalam putusan batas usia calon presiden/wakil presiden. MKMK pun memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK …

Read More »

Perludem akan Lanjutkan Pengujian Ambang Batas Parlemen

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) akan melanjutkan uji materi ambang batas parlemen. Perludem menjelaskan kedudukan hukum sebagai Pemohon sebetulnya sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perludem sebagai Yayasan. Harapannya, dalam kelanjutan uji materi nanti, MK mempertimbangkan pokok …

Read More »

MK Tolak Uji Materi Ambang Batas Parlemen oleh Perludem karena Persoalan Kedudukan Hukum

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pasal 414 ayat (1) Undang-undang No.7/2017 mengenai ambang batas parlemen 4% coba Perludem uji berdasar standar jelas dan terbuka. Urgensi uji materi ambang batas parlemen ini tak disinggung …

Read More »

MK: Jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Telah Rasional

Tiga mantan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta dua mantan pengawas tingkat kabupaten mengajukan uji materi atas Pasal 92 huruf c Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, berikut penjelasan Pasal dan lampirannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut …

Read More »

Surat Pindah Memilih Kini Bisa Diurus Hingga H-7 Hari Pemungutan Suara

Kamis (28/3), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa bagi pemilih dalam kondisi tertentu, yakni sakit, terkena musibah bencana alam, bermasalah secara hukum sehingga harus menjadi tahanan, dan harus menjalankan tugas pada hari pemungutan suara, dapat mengurus surat pindah memilih hingga paling …

Read More »

MK Hanya Punya Waktu Sebulan Sidangkan Uji Materi Pasal Verifikasi Partai

Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki waktu 42 hari kalender atau 32 hari kerja untuk memutus konstitusionalitas pasal verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Putusan diharapkan sudah keluar sebelum tanggal 3 Oktober 2017. Karena di waktu itu, dalam draf peraturan Komisi …

Read More »

Verifikasi Partai Peserta Pemilu 2014 Disebut Dagelan, MK Minta Bukti Data

Partai Islam Damai Aman (Idaman) menguji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pemilu yang mengatur verifikasi partai politik peserta pemilu. Dalam permohonannya, verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 disebut sebagai verifikasi dagelan. Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Partai Idaman …

Read More »

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Partai Idaman dengan pemohon Rhoma Irama selaku Ketua Umum dan Ramdansyah selaku …

Read More »

Laporan Penelitian Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2017 oleh MK

Pada Pilkada serentak tahun 2017, terdapat 53 Permohonan yang diajukan ke Mahakamah Konstitusi. Laporan ini hadir sebagai catatan terhadap penanganan perselisihan hasil Pilkada di Mahakamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan keadilan substansial pada Pemilu lokal. Sehingga diharapkan hadirnya sebuah refleksi dan …

Read More »