Menambah jumlah kursi DPR menjadi salah satu wacana yang mencuat dalam RUU Pemilu. Fraksi Partai Gerindra, misalnya, mengusulkan penambahan 10 kursi dari 560 menjadi 570. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan 619 kursi. Munculnya daerah pemekaran baru dan tidak setaranya antara jumlah anggota DPR dan jumlah penduduk menjadi dua alasan yang melatarbelakangi munculnya wacana ini. Akar pangkat tiga Rein Tageepara …

Keadilan adalah tujuan dan karena itu juga merupakan tolok ukur segala politik. Politik itu lebih daripada teknik penataan ruang publik: Asal dan tujuannya ialah keadilan, dan ini bersifat etis. Demikianlah Negara mau tak mau selalu berhadapan dengan soal: bagaimana keadilan dapat diwujudkan sekarang dan di sini (hic et nunc)? Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang …

Pemilu merindukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pernyataan ini memang berlebihan secara redaksi. Tapi yang mau tulisan ini tekankan, pemilu Indonesia rindu pada kontestasi serta partisipasi partai dan massa berdasar ideologi. Jika ada yang menilai demokrasi kita masih prosedural, belum substansial, salah satu sebabnya karena kehambaran ideologi makin dirasa. PKI merupakan partai dan partisipasi massa berdasar ideologi yang bisa membuktikan berpolitik …

Fahri Hamzah, adalah seorang wakil ketua DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sepak terjangnya mampu menghadirkan keseimbangan pengaruh dalam pentas politik nasional. Tidak berlebihan jika memposisikan dirinya sebagai orang yang berkontribusi signifikan bagi terbentuknya oposisi politik di pemerintahan. Maka lahirlah Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, yang mengusik kenyamanan politik elit, dan membelah logika publik. Telinga pemerintah merah …

Sistem pemilu DPR dan DPRD Indonesia merupakan sistem proporsional yang menekankan pada relasi pemilih/rakyat kepada partai, bukan dewan. Kursi di parlemen adalah kursi partai sehingga partai yang memberhentikan dewan, bukan pemilih. Di konteks pemerintahan 2004-209, 2009-2014, dan 2014-2019, dewan yang duduk di parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Objektivitas partai lebih dituntut jika dewan terpilih diberhentikan. Tanpa menagih objektivitas partai dalam …

Setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (baca: Ahok) memilih maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu deparpolisasi kembali menyeruak ke hadapan public. Eksistensi partai politik tidak dipedulikan kandidat untuk mengusungnya menjadi kepala daerah sebagai kapal politik. Masalah apa yang menyebabkan kandidat tidak lagi menganggap partai sebagai instrumen utama yang menopang kompetisi politik untuk merebut kepala daerah? …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad dalam sambutan peluncuran buku “Materi Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Kepemiluan 2014” (19/11) membandingkan pemilu Indonesia dengan pemilu Amerika Serikat. Salah satu perbedaannya menurut Muhammad adalah tak ada “karpet merah” bagi perempuan di pemilu Amerika Serikat. “Saat saya berkunjung dan menyaksikan pemilu Amerika Serikat, isu perempuan adalah salah satu hal yang kami diskusikan. Dan ternyata …

Salah satu materi yang dihasilkan dalam Munas ke-4 PKS adalah penawaran tentang kembalinya Pemilu kedepan menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut keyakinan PKS, sistem ini dapat menekan biaya politik, sehingga terwujud politik biaya murah. Dari tahun 2011 wacana untuk kembali pada sistem proporsonal tertutup sudah mengemuka di DPR , yang pada saat itu sedang dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemilu. Apa yang …

Menurut hasil penelitian Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2014, nilai bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) hanya berkisar 1,3 persen dari total kebutuhan operasional partai politik per tahun. Tentu saja bantuan ini tidak sebanding dengan besaran pengeluaran untuk dana kampanye setiap partai politik. Walaupun undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai …

Sri Lanka menyelenggarakan Pemilu Presiden yang tahapan pungut hitungnya pada 8 Januari 2015. Sesungguhnya negara republik demokratik ini akan menyelenggarakan Pemilu dua tahun ke depan. Namun, incumbent Presiden Rajapaksa mempercepat penyelenggaraannya tepat setelah empat tahun dirinya berkuasa pada termin ke-dua. Padahal, periodisasi kepemimpinan presiden di Negeri Permata ini berlangsung setidaknya enam tahun sekali. Memang, UUD Sri Lanka membolehkan presiden mengumumkan …