Tag Archives: pilkada

Evaluasi The Indonesia Institute (TII) terhadap kampanye Pemilu 2024 menemukan fenomena banyaknya pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh masyarakat umum yang tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini dikarenakan laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat pelaporan …

Menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara nasional pada 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah bersepakat tidak mengubah legislasi yang mengatur penyelenggaraan pilkada. Artinya, UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali …

Sebelum Pemilu 2024, ada ratusan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tanpa menyertakan pilkada. Pada 2022 ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Sedangkan pada 2023 ada 170 daerah. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 201 ayat (8) UU …

Jadwal pilkada serentak tengah menjadi perdebatan yang berpijak pada proses legislasi. Ada pihak yang ingin jadwal pilkada serentak diubah melalui revisi undang-undang pemilu. Ada juga pihak yang ingin mempertahankan jadwal pilkada serentak sehingga undang-undang pemilu tidak perlu direvisi. Merujuk UU …

PEMILU Kepala Daerah putaran kedua alias yang diselenggarakan sepanjang tahun 2010 ini menampakkan realitas yang menarik. Pertama, keluhan para kandidat tentang makin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenangi pilkada. Sejumlah orang mengaku untuk pencalonan hingga pemenangan pilkada bupati/walikota memerlukan …

92% peserta pilkada dibiayai oleh cukong, demikian statmen Menko Polhukam Mahfud MD di media yang terbit pertengahan bulan September 2020. Seorang tokoh publik yang memiliki disiplin keilmuan dan jabatan strategis tentu tak akan sembarangan melempar data ke tengah publik. Persentase …

Keputusan melanjutkan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran. Persoalan kesehatan hingga kualitas pemilihan menjadi hal yang paling utama dikhawatirkan. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Tahapan yang terhenti sejak …

Keputusan cepat untuk menunda keseluruhan tahapan Pilkada Serentak 2020 akibat wabah Covid-19 akan memberikan kepastian hukum bagi bakal calon peserta pilkada, calon pemilih, serta penyelenggara pemilu. Hal ini juga bisa membuat perhatian masyarakat dan aparatur pemerintahan lebih fokus pada upaya …

Opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang penundaan hari pemungutan suara Pilkada 2020 dipandang lebih memungkinkan untuk dilakukan ketimbang merevisi Undang-Undang Pilkada. Penundaan waktu pemungutan suara ini akan diperlukan setelah sejumlah tahapan pilkada terhenti akibat Covid-19. Akhir pekan lalu, Komisi Pemilihan …

KPU memutuskan menunda empat tahapan Pilkada 2020 untuk antisipasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus korona baru. Kendati begitu, KPU juga didorong siapkan berbagai skenario jika seluruh tahapan ditunda. Komisi Pemilihan Umum memutuskan menunda pelaksanaan empat tahapan Pilkada 2020 untuk mengantisipasi …