KPU RI menyatakan terdapat perubahan dalam portal layanan informasi Sirekap, informasi publik yang akan ditampilkan dalam Sirekap berbentuk gambar atau PDF tanpa tabulasi di tingkat kabupaten/kota. Ketika mengakses Sirekap data yang dapat dilihat oleh publik hanyalah kumpulan gambar formulir C1, …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
Perludem Usulkan Revisi UU Pemilu ke Prolegnas
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu direvisi dengan memasukan ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR RI 2025-2029. Menurut Perludem, jika melihat dari proses dan hasil pemilu, tujuan …
Read More »Bersama Cek Fakta, Bawaslu Perkuat Pengawasan Informasi Pilkada
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Koalisi Cek Fakta menjalin kerjasama antisipasi informasi palsu (hoaks) jelang Pilkada Serentak 2024. Koalisi Cek Fakta terdiri dari tiga organisasi pers, yakni Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Anti …
Read More »ICW: Gagasan Antikorupsi Paslon Pilkada Jakarta Masih Mengawang
Pasca debat kedua Pilkada Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketiga paslon masih belum menunjukkan platform kampanye yang konkret guna memberantas korupsi di pemerintahan provinsi. ICW memandang, Minimnya komitmen antikorupsi mengkhawatirkan bagi tata kelola pemerintahan Jakarta ke depan. “Namun di …
Read More »195 Kasus Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama kampanye Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan 195 kasus tersebut tersebar di 25 provinsi, yang sudah dilakukan sejak awal masa kampanye. “Sampai dengan …
Read More »Bawaslu Catat 130 Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat terdapat 130 perkara netralitas kepala desa sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Perkara tersebut merupakan bagian dari 195 laporan yang diterima Bawaslu. Rincian laporan yang diterima Bawaslu, 59 merupakan temuan, 136 adalah laporan. Dari jumlah …
Read More »Komnas HAM Tegaskan KPU Harus Penuhi Kewajiban Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Karena jika merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, setidaknya ada beberapa …
Read More »DKPP Bakal Bahas Dugaan Pelanggaran KPU RI Terkait Keterwakilan Perempuan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI dalam perkara keterwakilan perempuan dalam pemilu. Perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 KPU diduga tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI Nomor tanggal 29 November 2023 dan tidak melakukan perbaikan terhadap tata cara, …
Read More »Kesiapan Logistik Pilkada Capai 60 Persen, KPU Pastikan Distribusi Tepat Waktu
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen lebih. Afif menargetkan distribusi logistik secara keseluruhan untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat tiba sebelum hari pemungutan …
Read More »Newsletter Lawan Disinformasi Pemilu Edisi IX
Newsletter edisi Oktober 2024 membahas isu utama terkait penghapusan kolom tabulasi suara dalam Sirekap, yang memicu kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam Pilkada 2024. Penghilangan kolom ini mengurangi akses masyarakat untuk memverifikasi hasil pemilu, sehingga rentan terhadap manipulasi. Sebagai respons, …
Read More »