September 13, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Bawaslu Putuskan KPU Lakukan Pelanggaran Administrasi, Ini Argumentasi dan Sejumlah Catatan

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan sidang ajudikasi untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran administrasi pemilu. Sembilan partai politik menagih keadilan melalui “tangan baru” Bawaslu. Setelah menempuh proses selama 12 hari, Bawaslu membacakan putusannya terhadap …

Read More »

Anggota KIP Aceh Tenggara, Budiman Pasaribu, Diberhentikan Tetap oleh DKPP

Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara, Budiman Pasaribu, dilaporkan oleh ketua dan dua anggota KIP Aceh Tenggara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Budiman tak menjalankan tugasnya sebagai anggota KIP Aceh Tenggara selama tiga bulan, yakni sejak 24 Mei …

Read More »

Ketua Bawaslu RI Dapat Sanksi Peringatan dari DKPP atas Kasus Seleksi Anggota Bawaslu Lampung

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, mendapatkan sanksi peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagai penyelenggara pemilu dalam melakukan proses seleksi anggota Bawaslu provinsi Lampung. Sedikitnya ada dua dalil aduan yang berhasil dibuktikan. Satu, …

Read More »

Perludem: Bawaslu Mesti Buka Seluruh Dokumen Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempublikasi jadwal persidangan sehingga membuka ruang partisipasi publik untuk mengawal proses persidangan. Namun, Perludem mengkritik minimnya keterbukaan informasi terhadap dokumen dugaan pelanggaran administrasi. Bawaslu diharapkan segera mengunggah …

Read More »

Hasyim Gautama: Sipol Sistem Elektronik Strategis, Mestinya Ikuti Aturan Permen Kominfo

Dr. Hasyim Gautama, CSIM, ISMS-LA, ahli bidang informasi dan teknologi (IT), memberikan keterangan pada sidang perkara di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini menguraikan peraturan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia, yang semestinya …

Read More »

Kemenkominfo: KPU Tak Konsultasi dan Tak Daftarkan Sipol

Pada sidang perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah berkonsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Namun, keterangan tersebut dibantah oleh Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan …

Read More »

W. Riawan Tjandra: PKPU Telah Sesuai UU 7/2017 Kecuali Pasal 13

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil satu orang ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, W. Riawan Tjandra, guna memberikan pemahaman terkait kebijakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), hak administrasi partai politik, dan prinsip-prinsip pembuatan kebijakan oleh penyelenggara negara. …

Read More »

Sipol Tak Andal untuk Dijadikan Alat Pengambil Keputusan

Bambang Eka Cahya Widodo, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) RI 2011-2012, yang diminta menjadi saksi ahli oleh tiga partai berperkara di Bawaslu saat ini, mengatakan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tak cukup andal untuk dijadikan sebagai alat pengambil …

Read More »

Gugat Sipol, Modernitas Organisasi Partai Politik Dipertanyakan

Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Daniel Zuchron, menyatakan bahwa terhadap partai politik yang melakukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kebijakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) wajib dilontarkan satu pertanyaan, yakni apakah partai telah membangun mekanisme organisasi …

Read More »

Benarkah Kebijakan Sipol Langgar Prinsip Administrasi Pemilu?

Pada proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU)  memberikan tanda terima kepada partai yang menyerahkan dokumen persyaratan secara lengkap dan ceklis kepada partai yang menyerahkan dokumen tidak lengkap. Mengenai tindakan yang kedua, sembilan partai politik yang dinyatakan …

Read More »