Pemerintah berketetapan untuk meningkatkan dana bantuan kepada partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Alasannya, dana bantuan sebesar seratus delapan rupiah per suara merupakan angka yang terlalu kecil sebagai angka konsolidasi demokrasi. Simak wawancara rumahpemilu.org dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), …

The Executive Director of the Association for Elections and Democracy (Perludem), Titi Anggraini, says that election system design is heavily correlated with the rate of parliamentary representation for women. There are at least four variables in election system that could …

16 dari 17 Pemerintah Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 telah menyetujui  Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Salah satunya yakni Jawa Barat. NPHD Jawa Barat, kata  Anggota KPU Jawa Barat, Endun Abdul …

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memberikan penghargaan kepada sebelas tokoh perempuan politik yang berasal dari sebelas partai politik. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kerja di bidang pendidikan politik, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang telah dilakukan. …

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sejak awal 2017, KPPI telah melaksanakan enam puluh kegiatan sebagai upaya pembekalan politik bagi perempuan calon legislatif (caleg) yang akan maju pada perhelatan pemilu akbar. “Enam puluh kegiatan …

Per Kamis (7/9) telah ada sepuluh permohonan uji materi yang menggugat beberapa pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Lima perkara sudah masuk pemeriksaan pendahuluan, satu sudah diregistrasi, dan empat belum diregistrasi. Lima perkara yang sudah …

Pasal 173 Undang-Undang (UU) No.7/2017 digugat oleh empat partai baru, yakni Partai Islam Damai Aman (Idaman) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam penjabaran legal standing, masing-masing menyebutkan sebagai partai politik …

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk.H. Muharuddin, melakukan uji materi atas Pasal 557 dan 571 huruf (d) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Aceh. Aturan pada dua pasal tersebut  dinilai bertentangan dengan UU Dasar (UUD) 1945 …

Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Hadar Nafis Gumay, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memproses dan menyidangkan permohonan agar partai politik dan masyarakat dapat mempersiapkan diri. Sekalipun, tahap pencalonan dimulai pada 2018. “Perlu segera, walaupun kita melihat …

Empat partai baru, yakni Partai Idaman, Partai Indonesia Raya (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan uji materi terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) No.7/2017 terkait verifikasi partai politik peserta pemilu. Pasal …