August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Anggaran Pemilu Serentak 2019 untuk Tahapan di 2018 Disetujui 10,8 Triliun Rupiah

Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan, menyebutkan anggara Pemilu Serentak di tahun 2018 mencapai 15,8 triliun rupiah. Dengan perhitungan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan pemilu terakhir adalah 189 juta pemilih dan terdapat 776.206 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Satu TPS …

Read More »

Hadar Nafis Gumay: Masih Banyak Masalah di Lampiran UU Pemilu

Aturan di dalam Lampiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dinilai masih banyak bermasalah. Salah satunya yakni, Daerah pemilihan (dapil) VII Padang Sidempuan yang kekurangan kuota dan berpindah ke Dapil IX Sumatera Utara. Padahal, perpindahan Dapil VII Padang Sidempuan tak diperlukan karena …

Read More »

Konsultasi PKPU Bisa Dilakukan di Masa Reses

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, turut mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar KPU dapat melakukan konsultasi Peraturan KPU (PKPU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tak masalah konsultasi dilakukan …

Read More »

Perludem Desak Presiden Segera Undangkan UU Pemilu

Sejak ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Juli 2017, Undang-Undang (UU) Pemilu belum kunjung diundangkan dalam lembaran negara. Padahal, di dalam UU Pemilu disebutkan bahwa tahapan Pemilu Serentak dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Presiden diharapkan …

Read More »

Pengguna Hak Pilih Orang Lain di Pilkada DKI Jakarta Divonis 24 Bulan Penjara dan Denda 24 Juta

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, I Wayan Dirjana, telah menjatuhkan vonis 24 bulan penjara dan denda 24 ju rupiah kepada terdakwa Suparman (3/8). Suparman terbukti bersalah melanggar Pasal 178 A Undang-Undang No. 10/2016, yakni mengaku sebagai orang lain …

Read More »

Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota Jadi Tiga, Ini Rumus Hitung dan Komentar Penyelenggara di Luar Pulau Jawa

Empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di luar Jawa menyatakan keberatan dengan dikuranginya anggota KPU di beberapa wilayah menjadi tiga orang. Alasannya secara umum yakni, kesulitan dalam pembagian divisi kerja dan kondisi geografis yang cukup berat. KPU Kabupaten Barito …

Read More »

Endun Abdul Haq: Tujuh Anggota untuk KPU Jawa Barat Tepat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bersama delapan KPU provinsi lainnya akan memiliki dua tambahan anggota. Tak seperti Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, dan Komisioner KPU Banten, Agus Supadmo, yang tak setuju adanya penambahan, Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul …

Read More »

Jumlah Anggota KPU di 328 Kabupaten/Kota Menjadi Tiga Orang

Pasal 10 draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 24 Juli 2017 mengatur bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah tiga atau lima orang. Penatapan jumlah didasarkan atas jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Di Lampiran …

Read More »

Kata Komisioner KPU Provinsi tentang Penambahan Anggota KPU

Merujuk draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 24 Juli 2017 Pasal 10, jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi adalah lima hingga tujuh. Dalam Lampiran Jumlah Anggota KPU Provinsi, jumlah anggota KPU di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Lampung, DKI …

Read More »