Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan menegaskan bahwa tahapan pemilu serentak dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya pada rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Pemilu Serentak diselenggarakan pada 17 April …

Setelah dibahas selama sembilan bulan, Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna 20 Juli 2017. Ketua DPR, Setya Novanto, menetapkan Paket A secara aklamasi setelah diadakan voting untuk memutuskan waktu pengambilan keputusan atas pilihan …

“A democracy without demos, that is the people who have proper understanding of the mechanism and mode of democracy, has no reason whatsoever to implement democracy. It will only lead to a bunch of kratos, that is a group of …

Dua peraturan di UU Pemilu dinilai melemahkan sistem presidensial dan meningkatkan potensi terjadinya politik transaksional. Peraturan pertama yakni syarat pencalonan presiden sebesar 20 persen dari jumlah kursi parlemen atau 25 persen dari perolehan suara pemilu legislatif (pileg) sebelumnya. Aturan ini …

Setelah dilakukan skors selama kurang lebih delapan jam, rapat paripurna kembali dimulai pada pukul setegah sebelas malam. Pimpinan rapat, Fadli Zon, mengumumkan hasil musyawarah mufakat. Salah satunya yakni voting untuk menentukan waktu pengambilan keputusan atas lima isu krusial. “Kita lakukan …

Rapat paripurna pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu diskors tepat pukul dua siang.  Pimpinan rapat, Fadli Zon, memberikan waktu bagi semua fraksi untuk melakukan musyawarah mufakat dan lobi.  Rapat dilanjutkan pukul empat sore. “Karena mayoritas ingin musyawarah mufakat dulu, …

Indonesia telah selesai menentukan sistem pemilihan presiden (pilpres). Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) telah menjelaskan secara gamblang persyaratan dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A menjelaskan sebagai berikut. Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipilih secara …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, menyatakan prihatin terhadap perkembangan RUU Pemilu. RUU Pemilu tak menuju perbaikan dan tak mendorong terselenggaranya pemilu yang akuntabel dan berkeadilan. “Misalnya tentang presidential threshold (PT) dan penataan daerah pemilihan …

Dari lima paket isu krusial yang ditawarkan oleh Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu untuk divoting di rapat paripurna, hanya satu paket yang tak menghendaki presidential threshold (PT), yakni paket B. Paket tersebut, kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat …

Pembahasan RUU Pemilu dinilai sarat bargaining politik atau tawar-menawar sesuai kepentingan politik. Padahal, RUU Pemilu semestinya dibangun atas prinsip dan semangat keadilan bagi semua pihak, termasuk warga sipil. Bargaining politik hanya akan merusak sistem pemilu. “Kalau ini (semangat keadilan) ditawar-tawar …