Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengumumkan bahwa dalam rancangan PKPU, rentang pemberhantian calon kepala daerah dari jabatan pegawai negeri sipil (PNS), Kepolisian RI (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.10/2016 adalah tiga …
Read More »AMALIA SALABI
Rancangan PKPU Baru, Masa Kampanye Pilkada Diperpanjang
Dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), masa kampanye diperpanjang dari 102 hari menjadi 130 hingga 135 hari. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi proses penyelesaian sengketa pencalonan dan agar tim logistik memiliki waktu yang cukup untuk …
Read More »KPU RI Adakan Uji Publik Sembilan PKPU
Selasa (30/5) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU merevisi beberapa kentuan di dalam delapan PKPU lama dan satu PKPU baru mengenai tahapan. “Kami harap PKPU tahapan …
Read More »Ketua KPU RI: Seleksi Calon Anggota KPU Daerah Harus Hasilkan Anggota yang Profesional, Netral, Sehat, dan Berintegritas
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU berusaha memenuhi harapan publik akan penyelenggara pemilu daerah yang profesional, netral, dan berintegritas. Untuk mewujudkan itu, KPU akan membuat regulasi mengenai mekanisme, proses, dan tata cara rekrutmen yang cukup …
Read More »DKPP: Penyelenggara Pemilu yang Pernah Langgar Asas Kemandirian Tak Boleh Lolos Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Saut Hamonangan Sirait, mengatakan bahwa pelanggaran terhadap asas kemandirian oleh penyelenggara pemilu selama 2013-2017 merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Pelanggaran ini tak dapat ditoleransi dan yang bersangkutan diharapkan tak diloloskan dalam rekrutmen penyelenggara …
Read More »Rekrutmen Penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Profesionalitas dan Netralitas Harus Diutamakan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota merupakan pihak penyelenggara pemilu yang paling banyak dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selama 2016. 254 anggota KPU kabupaten/kota dan 41 ketua KPU kabupaten/kota …
Read More »KIPP Sambut Baik Gagasan Pusat Partisipasi Masyarakat oleh Bawaslu
Pada diskusi “Peran Masyarakat Sipil dan Pengawas dalam Pemilu Serentak 2019” di Menteng, Jakarta Pusat (26/5), Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa Bawaslu akan membentuk pusat partisipasi masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya yakni untuk …
Read More »Bawaslu RI Akan Bangun Pusat Partisipasi Masyarakat di Seluruh Provinsi
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan membangun pusat partisipasi masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Selama ini, masyarakat ditempatkan sebagai objek proses pemilu. Padahal, masyarakat semestinya menjadi aktor utama dalam proses pemilu. Pusat partisipasi …
Read More »Komisioner Bawaslu RI: Pansus RUU Pemilu Sedang Mengukur Ukuran Baju Bawaslu
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mengukur ukuran baju Bawaslu. Bawaslu siap menerima baju yang kebesaran atau kekecilan, tetapi berharap agar publik tidak berharap sesuatu yang …
Read More »Semangat Melibatkan Masyarakat Sipil dalam Proses Pemilu Belum Terlihat di RUU Pemilu
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta, menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum memiliki semangat untuk melibatkan masyarakat sipil dalam proses pemilihan, terutama pada proses pengawasan. Tak ada aturan yang menyatakan bahwa masyarakat sipil memiliki ruang untuk …
Read More »