Kasus politik uang marak terjadi di setiap kali penyelenggaraan pemilu. Para pengamat menyayangkan penegakkan hukum atas politik uang yang tak efektif ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa banyaknya …

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafiz, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan JPPR di 159 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh kecamatan di DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, proses pembukaan TPS berjalan baik dan lancar. Kelengkapan alat pemungutan …

Berdasarkan rilis hasil pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di 159 Tempat Pemungutan Suara (TPS),  terdapat 23 TPS yang dibuka terlambat, yakni tidak pada pukul tujuh pagi. 5 dari 23 kasus keterlambatan terjadi di TPS 29 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta …

Saat memantau jalannya pemungutaan suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, pemantau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno. Di Tempat …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengapresiasi keberanian Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu DKI Jakarta yang telah menahan bukti politik uang berupa sembako murah yang dibagikan secara masif. Bawaslu RI menginstruksikan agar Bawaslu DKI melaporkan kasus tersebut ke Sentra Penegakkan …

Kasus politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua meningkat. Di masa tenang, terjadi kasus partai pendukung salah satu pasangan calon (paslon) yang membagikan sembako murah kepada pemilih. Sebelumnya, marak terjadi politik uang baik berupa fresh money …

Anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Agun Gunandjar, mengusulkan kepada Pemetintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk memisahkan waktu kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kabupaten/kota, DPR provinsi, DPR RI, …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU akan segera melaksanakan tahap perencanaan Pemilu Serentak 2019 setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu disahkan. Apabila RUU Pemilu tak selesai pada 28 April 2017, KPU terpaksa memadatkan beberapa tahapan, yakni …

Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, memutuskan bahwa Pemilu Serentak 2019 yang menyatukan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) akan diselenggarakan pada bulan April di minggu ketiga atau keempat. Sementara, untuk tanggal pelaksanaan, Pansus …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat bahwa ironi parpolisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat diselesaikan dengan melakukan terobosan terhadap pengaturan syarat anggota DPD melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. RUU Pemilu dapat berisi keharusan bagi anggota …