Pada Minggu, 12 Maret 2017, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pilkades digelar di satu lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni lapangan di Jalan Babakan Wetan. Sebanyak 10.374 pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). …

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) tahun 2001-2008, Bagir Manan, mengusulkan agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dipilih melalui proses pencarian tokoh negarawan, bukan proses seleksi terhadap orang-orang yang melamar. Proses pemilihan pun, menurut Bagir, perlu untuk dilakukan melalui satu jalur, bukan …

Pada forum Mahkamah Konstitusi (MK) Mendengar (9/3), Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menyampaikan lima catatan sebagai rapor MK. MK, yang tengah mengalami guncangan akibat ditangkapnya Hakim MK, Partialis Akbar, oleh …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutatan terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Masa jabatan anggota KPU dan …

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menyampaikan masukan kepada Mahkamah Kontitusi (MK) untuk memperbaiki internal MK. MK mesti memiliki standar di atas normal, baik untuk kode etik, sistem pengawasan terhadap para hakim dan non hakim, maupun sanksi …

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai akses ruang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu terbuka. Hal ini, menurut Saldi, berbahaya karena membuka celah bagi pihak luar yang hendak mencari informasi untuk menjual suatu kasus kepada …

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua di dalam parlemen Indonesia dinilai tak memiliki wewenang yang cukup kuat. Namun, menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, DPD dapat menggunakan cara lain untuk mengakali kelemahan tersebut. DPD dapat memveto suatu …

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengeluarkan keputusan yang merubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Keputusan tersebut dinilai tidak lazim oleh Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra. Saldi menjelaskan bahwa di …

Pada diskusi “Kembalikan Marwah DPD” (7/3), pakar hukum tata negara, Saldi Isra, menjelaskan bahwa posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mesti dikembalikan kepada hakikatnya sebagai kamar kedua di dalam sistem parlemen. DPD perlu untuk tidak hanya sekadar aksesoris demokrasi yang tak …

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Pasal 152, dinyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah warga negara Indonesia berumur paling sedikit 21 tahun yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah …