Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Correct meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk prioritaskan isu krusial. Perkara yang berpotensi merugikan pemohon atau warga negara secara umum dan mendesak untuk …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mempercepat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Masa jabatan …

Putusan uji materi terhadap Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang (UU) No.10/2016 tentang kewajiban konsultasi penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mesti segera dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketidakpastian …

Enam dari sembilan daerah berpaslon tunggal memenangkan Pilkada 2017. Pasangan calon di Pilkada Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Buton, Landak, Pati, dan Maluku Tengah mengalahkan pilihan “Kolom Kosong”. Tiga daerah berpaslon tunggal lainnya, Kota Sorong, Kota Jayapura, dan …

Pemungutan suara serentak yang dilakukan pada 15 Februari 2017 di 101 daerah menghasilkan 13 perempuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 45 yang mencalonkan: 1 wakil gubernur, 2 wali kota, 1 wakil wali kota, 8 bupati, dan 1 wakil bupati. …

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 di Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, tingkat partisipasi pemilih disabilitas beragam. Dua daerah tingkat partisipasi lebih dari seratus persen, tiga daerah partisipasi tinggi, dan dua daerah partisipasi rendah. …

Koalisi Pemantau Pilkada Aceh 2017, yang terdiri dari Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, Jaringan Survey Inisiatif, Ideas Aceh, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), melaporkan hasil temuan pelanggaran di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2017. Pemantauan dilakukan pada …

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemilu, kepala daerah, anggota parlemen, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta calon presiden dan calon wakil presiden yakni sehat jasmani dan rohani. Aturan ini dinilai diskriminatif oleh …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memanggil Direktorat Jenderal (Dirjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk ketiga kalinya ke rapat dengar pendapat. Pansus menilai formulasi aturan kampanye di media sosial adalah sebuah urgensi yang menjadi …

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) meminta kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk memberikan kuota bagi warga negara disabilitas sebesar 10 persen di daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 2 dari 10 persen diletakkan di nomor …