August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Banyak Pemilih Tak Bisa Gunakan Hak Suara, Sosialisasi KPU DKI Jakarta Kurang Maksimal

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, tak sedikit pemantau pemilu yang melaporkan kasus warga yang tak dapat menggunakan hak pilihnya karena tak mengetahui informasi mengenai syarat memilih bagi warga yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Warga …

Read More »

Pilkada DKI Jakarta 2017: 87 TPS Tak Mulai Tepat Waktu

Berdasarkan hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, 9,3 persen dari 940 atau sekitar 87 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tak dibuka tepat pukul tujuh pagi. Penyebabnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tak hadir …

Read More »

Pilkada Banten dan Jakarta: Pemilih Terdata di Form Pemutakhiran Tapi Tak Terdaftar di DPT

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan penemuan pada saat pemungutan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten dan Jakarta. Di TPS 30 Serua, Banten, Perludem menemukan kasus pemilih yang terdata di form pemutakhiran …

Read More »

2.900 Pemilih Disabilitas Mental di Jakarta Barat dan Jakarta Timur Kehilangan Hak Pilih

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Yenny Rosa Damayanti, melaporkan bahwa 2.900 pemilih dengan disabilitas mental di Panti Laras 1, Panti Laras 2, Panti Laras 3, dan Panti Laras 4 tidak dapat menggunakan hak pilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur …

Read More »

LPSDK Enam Paslon Gubernur Aceh 2017

Dari enam pasangan calon (paslon) gubernur Aceh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, satu paslon, yakni Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, mencantumkan sumbangan dana kampanye dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebesar nol rupiah. Sementara itu, paslon Muzakir …

Read More »

Pilgub Bangka Belitung 2017, Sumbangan Dana Kampanye Erzaldi-Fatah yang Tertinggi

11 Februari 2017 lalu, empat pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bangka Belitung (Babel) 2017 menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  (LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Babel. Dari LPPDK, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) …

Read More »

Pilkada, Dana Kampanye, Transaksi Kebijakan, dan Keadilan bagi Masyarakat Daerah

Masyarakat mesti memahami bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) tak kalah penting dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Ujung tombak kemakmuran warga daerah ada di pilkada, sebab pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari bupati/walikota hingga gubernur, memiliki wewenang untuk …

Read More »

Pilkada Musi Banyuasin Mesti Mampu Wujudkan Kedaulatan Energi dan Keadilan SDA bagi Masyarakat Sekitar

  Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin akan memilih bupati pada 15 Februari 2017. Ada dua pilihan pasangan calon (paslon) yang dapat dipilih oleh pemilih, yakni, Dodi Reza Alex-Beni Hernedi yang didukung oleh 11 partai politik dan Amiri Aripin-Ahmad Toha dari …

Read More »

Menyoal Kisruh Pilkada Papua dan Papua Barat 2017

Tim Asistensi Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abdul Gofur, dalam diskusi “Kekerasan dalam Pilkada 2017 di Daerah Khusus” menyebutkan bahwa Pilkada Papua dan Papua Barat 2017 merupakan pilkada rawan yang patut diwaspadai. 11 kabupaten/kota di Papua, salah satunya …

Read More »

Dinamika Konflik Kekerasan di Pilkada Aceh 2017

Pilkada Aceh hampir luput dari pemberitaan media nasional dalam episode Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Padahal, Aceh, bersama Papua dan Papua Barat, merupakan daerah pemilihan dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) rawan. Di Aceh, kasus pelanggaran fisik sering dijumpai. Berdasarkan …

Read More »