Sekretariat bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu mengkritik persyaratan untuk menjadi partai peserta pemilu di dalam UU No.8/2012. Persyaratan dinilai terlalu mahal dan menyulitkan, serta kurang afirmatif karena hanya memuat aturan keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat. “Syarat administratif …

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk menambah sepuluh kursi di parlemen. Alasannya, angka 570 merupakan angka ideal sebagai ukuran parlemen di Indonesia dengan pertimbangan jumlah penduduk, jumlah daerah pemilihan (dapil), dan …

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu (12/1), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengingatkan agar Pansus mencermati kombinasi pengaturan ukuran parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan ambang …

Lima fraksi di dalam Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, yakni F-Partai Demokrat, F-Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), F-Partai Persatuan Pembangunan (PPP), F-Partai Amanat Nasional (PAN), dan F-Partai NasDem, optimis penerapan pemilu elektronik atau e-voting mampu menyederhanakan proses pemungutan, …

Empat fraksi dalam tubuh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu cenderung pesimis terapkan pemilu elektronik pada Pemilu Serentak 2019. Empat fraksi tersebut yakni, F-Partai Golongan Karya (Golkar), F-Partai Keadilan Sejahtera (PKS), F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan F-Hati Nurani …

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) cenderung tak menyetujui penerapan pemilu elektronik atau e-voting di Pemilu Serentak 2019. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan matang, terutama sistem keamanan e-voting dan kesiapan mental masyarakat. Menurut Golkar, sebelum pelaksanaan e-voting, teknologi pemilu …

Pakar teknologi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), PT INTI, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di Senayan, Jakarta Selatan (11/1). Tiga instansi, yakni Kominfo, PT …

Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT) menyatakan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan pemilu berbasis elektronik. Indonesia telah memiliki industri teknologi e-voting, lembaga sertifikasi mesin, dan …

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan siap mendukung penyelenggaran pemilu berbasis teknologi elektronik, baik pemungutan suara maupun penghitungan suara. Kepala Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa tiga instrumen pemilu elektronik—teknologi, keamanan sistem elektronik, dan aplikasi—telah siap. “Indonesia …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menyelenggarakan debat kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Jumat, 13 Januari 2017 di Hotel Bidakara Jakarta. Debat dilaksanakan dalam enam sesi, dan akan berlangsung selama 90 menit. “Ya, Jumat ini kita …