Ambang batas parlemen menjadi isu perdebatan dalam rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menaikkan ambang batas dianggap efektif untuk menyederhanakan sistem partai di parlemen, guna mengefektifkan sistem presidensial. Akan tetapi, penyederhanaan partai tak cukup dengan hanya menggunakan instrumen …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) usulkan penambahan jumlah pemilih untuk satu tempat pemungutan suara (TPS), yakni, dari 800 menjadi 1.000 pemilih. Hal tersebut diajukan guna mengefensiensi dana yang dikeluarkan untuk membayar honor panitia pemungutan suara (PPS). “Memang ini berdampak pada lokasi …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan tiga hal mengenai pengaturan anggota KPU. Pertama, pergantian anggota KPU dilakukan secara berkesinambungan, yakni dengan dipertahankannya sebagian anggota pada periode sebelumnya. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar kinerja KPU turut berkesinambungan. “Kalau semuanya orang baru, …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dievaluasi. Bawaslu menilai Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga lembaga, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, tidak efektif. Panjangnya koordinasi dan banyaknya pihak yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa …

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota dijadikan permanen sebagaimana yang disebutkan dalam RUU Pemilu. Bawaslu berargumentasi bahwa status ad hoc membuat panwas kabupaten/kota …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) fokus menangani pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran pidana pemilu diusulkan diubah menjadi perkara pidana biasa dan menyerahkan kewenangan penindakannya kepada kepolisian. “Ancaman diskualifikasi atas pelanggaran administrasi lebih ditakuti dibandingkan sanksi …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk mentransformasi DKPP menjadi Mahkamah Kehormatan Pemilu (MKP). Alasannya, karakteristik perkara pemilu berbeda dengan perkara non pemilu sehingga peradilan khusus pemilu diperlukan. “Perkara pemilu itu harus …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyarankan agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mencermati UU yang berkaitan dengan kepemiluan dan menyinergikannya dengan RUU Pemilu. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar RUU Pemilu komprehensif dan tidak menimbulkan kerancuan hukum pada …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meraih peringkat kedua penghargaan Open Government Awards (OGP) untuk program API Pemilu yang dinilai sukses meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu melalui transparansi data pemilu. Penghargaan diberikan oleh Open Government Partnership (OGP) pada 7 …

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan pilot project atau proyek percontohan untuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting) di Pemilu Serentak 2019 mendatang. Usulan tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki pengalaman baru di bidang teknologi pemilu. “Kalau secara nasional gak memungkinkan, karna waktu persiapan sedikit. …