September 13, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Ketaatan Pajak dan Pemilu Serentak, (Lagi-lagi) UU Pemilu Inkonsisten

Masalah ketaatan pajak para peserta Pemilu 2019 mulai disinggung. Ketaatan pajak dinilai sebagai salah satu bentuk komitmen kandidat terhadap kepatuhan hukum, akuntabilitas keuangan, dan kontribusi sebagai warga negara. Namun sayangnya, tak ada peraturan yang mewajibkan calon anggota legislatif (caleg) untuk …

Read More »

Bawaslu Temukan 1 Juta Pemilih Ganda di DPT Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyerahkan hasil analisis pemilih ganda terhadap  Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di 285 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan total 91.001.344 pemilih. Hasilnya, ditemukan setidaknya  1.013.067 pemilih yang identitasnya dimasukkan lebih dari satu kali. “Mencapai …

Read More »

MA Mesti Pertimbangkan Maraknya Kasus Korupsi Politik

Mahkamah Agung (MA) diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap kisruh proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019. Sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, MA ditunjuk sebagai lembaga hukum yang melerai ketidaksepahaman peserta pemilu atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …

Read More »

Putusan MK Rujukan Bawaslu Terkait Pilkada, Bukan Pemilihan Legislatif

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilih Bersih menolak argumentasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menilai larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang menyebutkan bahwa mantan narapidana korupsi boleh maju kembali …

Read More »

Kasus Pilkada Calon Tunggal di Prabumulih, Anggota KPUD Harus Hindari Dua Hal Ini

Relawan Kotak Kosong di Pilkada Kota Prabumulih 2018 melaporkan ketua dan empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dua dalil yang diajukan oleh Relawan diterima oleh DKPP sehingga masing-masing teradu menerima sanksi peringatan. …

Read More »

Rahmat Bagja: Bawaslu Membatalkan SK KPU, Bukan PKPU

Debat mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) terus berlanjut. Beredar di media, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jika tak sepakat dengan norma di PKPU, Bawaslu dapat …

Read More »

Ketua Panwas Ogan Komering Ilir Diberhentikan DKPP

Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muhammad Fahruddin, diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Putusan No.160/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Fahruddin diadukan oleh Calon Bupati OKI Pilkada 2018 nomor urut 3, Azhari, pada 21 Juni …

Read More »

Kontraproduktif dan Melelahkan! Kisruh KPU-Bawaslu Mesti Disudahi di Jalur Hukum

Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) `dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mesti disudahi. Pihak ketiga, yakni Mahkamah …

Read More »

DPT Pemilu 2019 yang Telah Ditetapkan Akan Diperbaiki Kembali

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019  yang telah ditetapkan akan dimutakhirkan kembali selama sepuluh hari ke depan setelah adanya  temuan dari beberapa pihak, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun partai politik peserta pemilu, terkait data pemilih ganda yang tak dapat …

Read More »