Pemahaman dan implementasi protokol kesehatan di tempat pemungutan suara dan persiapan teknis untuk mendukungnya akan menjadi penentu apakah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan menjadi ajang penyebaran Covid-19 atau tidak. Guna mencegah pemungutan suara 9 Desember menjadi ajang penyebaran Covid-19, hal …
Read More »rumahpemiluadmin
DKPP Proses 120 Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Pilkada 2020
Sebanyak 120 pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara pemilihan umum telah masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Semua pengaduan itu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di 270 daerah provinsi dan kabupaten/kota pada 2020. Anggota Dewan …
Read More »Menakar Partisipasi Pilkada Calon Tunggal
Pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu persoalan baru dalam praktik demokrasi elektoral lokal di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum mencatat, di Pilkada 2020 ada 25 pilkada yang digelar dengan pasangan calon tunggal. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan …
Read More »Perkuat Koordinasi Kegiatan Kampanye
Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara RI, satuan polisi pamong praja, dan peserta pemilu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas harus ditingkatkan. Koordinasi menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye, termasuk untuk …
Read More »Hoaks Ancam Partisipasi Pemilih
Kabar bohong atau hoaks tentang Pemilihan Kepala Daerah 2020 bertebaran di dunia maya. Patroli siber oleh penyelenggara pemilu bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berusaha menghapusnya, tetapi hoaks diperkirakan akan tetap muncul hingga masa kampanye usai. Respons cepat dibutuhkan setiap …
Read More »Fraksi-fraksi Belum Sepakat soal Isu Krusial dalam RUU Pemilu
Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang diajukan Komisi II DPR kepada Badan Legislasi DPR masih berupa variasi pasal-pasal yang mencerminkan belum ditemukannya kesepakatan pengaturan soal isu-isu krusial. Pimpinan Komisi II DPR mendorong agar variasi itu dapat disinkronkan Badan Legislasi dengan mengacu …
Read More »Rezim Pemilu dan Rezim Pilkada Disatukan
Rancangan Undang-Undang Pemilu yang disusun oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendorong penyatuan aturan dua rezim pemilihan, yakni rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, hanya akan ada satu RUU Pemilu untuk mengatur dua jenis pemilihan tersebut. …
Read More »Pemanfaatan Sirekap Tetap Optimal di Pilkada 2020
Meskipun hanya digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi suara hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020, pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap akan tetap optimal. Penggunaan Sirekap bakal menjadi bahan evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi serupa pada pemilu selanjutnya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum …
Read More »Visi Misi Paslon Belum Tersampaikan secara Optimal
Belum optimalnya sosialisasi visi-misi pasangan calon ini tampak dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu. Hampir separuh responden yang di daerahnya akan diselenggarakan pilkada menyatakan tidak mengetahui visi-misi yang diusung para paslon. Sementara dari seperempat responden yang mengaku telah terpapar visi-misi paslon …
Read More »DPR Tidak Setujui Sirekap Jadi Rujukan Hasil Pilkada
Komisi II DPR tidak menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum di dalam tiga rancangan Peraturan KPU yang merevisi aturan sebelumnya mengenai pemungutan dan penghitungan suara, serta tentang penetapan hasil pemilihan kepala daerah, yang disesuaikan dengan menempatkan sistem informasi atau aplikasi rekapitulasi …
Read More »