Komisi Pemilihan Umum telah berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan praktik pengurangan anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 oleh sejumlah daerah secara sepihak tanpa memperhatikan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Praktik pemangkasan jumlah anggaran pilkada yang disepakati dalam …

Kasus dugaan suap yang melibatkan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan menjadi salah satu bagian kecil dari adanya potensi pengabaian suara rakyat melalui upaya partai politik mengganti anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2019. Kondisi ini tidak hanya merugikan caleg …

Penggunaan aplikasi elektronik dalam rekapitulasi atau e-rekap pada Pilkada 2020 disambut baik. Teknologi itu diharapkan bisa memudahkan atau memfasilitasi penyaluran suara rakyat dan memotong rantai manipulasi suara. Peneliti Network for Democracy dan Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pilihan …

Indikator partisipasi politik dalam indeks demokrasi, tahun 2019, yang dirilis The Economist Intelligence Unit, menurun. Turunnya partisipasi politik sebagai salah satu penentu kualitas demokrasi ini perlu diatasi pemangku kepentingan lewat perbaikan pelibatan publik pada pembuatan kebijakan atau regulasi. Indeks demokrasi …

Konstitusionalitas keserentakan pemilu kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan keserentakan pemilu ini tidak dapat dilepaskan dari desain pemilu yang diatur di dalam konstitusi. Mahkamah dalam beberapa kali putusan juga telah memberikan tafsirnya atas konstitusi terkait dengan keserentakan pemilu. Uji materi …

Tinggal tersisa kurang dari 250 hari dari waktu pemungutan suara serentak di 270 wilayah di Indonesia. Pencoblosan pada 23 September 2020 berlangsung di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten (Kompas, 20/1/2020). Dari sisa waktu yang tinggal sedikit itu, publik …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal agar tidak ada lagi anggota KPU yang terjatuh dalam perilaku melanggar hukum, seperti korupsi. Sistem pengawasan itu bisa dibangun dari hal kecil, seperti membatasi pertemuan …

Wacana penataan sistem politik yang diangkat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat banyak menyoroti persoalan politik uang dan politik berbiaya tinggi. Namun, alih-alih membenahi akar persoalan, solusi yang disodorkan para elite adalah jalan pintas perubahan sistem. Solusi itu tidak menghilangkan politik …

Desain besar pemilu nasional dan lokal, utamanya pada keserentakan pelaksanaannya, kini tergantung pada Mahkamah Konstitusi. MK tengah menangani perkara uji materi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada terkait pelaksanaan kedua kontestasi politik tersebut, dan kini memasuki babak akhir. Pemohon dan pihak-pihak …

Harian Kompas, dalam tajuknya ”Alpa Menjaga Asa Pilkada” (Senin, 16/12/2019) mengingatkan, selalu ada upaya untuk membalikkan arah demokrasi lokal. Contoh kasusnya adalah keinginan membalikkan mekanisme pilkada langsung ke DPRD dan pencalonan kepala daerah yang masih elitis. Fenomena tersebut merupakan tantangan …