Rencana pemerintah dan parlemen untuk menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang terkait cenderung beroleh tanggapan positif. Sejumlah catatan diberikan terutama yang berhubungan dengan proses elektoral dalam demokrasi. Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia …

Di penghujung 2019, sebagian dari kita cemas dengan masa depan demokrasi. Sebelumnya, di awal tahun, sebagian kita cemas dengan prospek pemilu (serentak). Ketika Pemilu Serentak 2019 berakhir, rasa lega terasa. Seperti ada beban berat di pundak yang telah terangkat. Publik …

Praktik politik identitas masih berpotensi dilakukan sebagian kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah. Hal itu harus sejak jauh hari diantisipasi para pemangku kepentingan di daerah. Pada pilkada serentak …

Penyelenggaraan Pemilu 2019 menorehkan sejarah baru bagi panggung politik Indonesia. Salah satunya dengan digelarnya pemilu serentak secara nasional untuk pertama kali, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sayangnya, pemilihan umum legislatif menyisakan dilema tersendiri, terutama terkait posisi calon anggota legislatif …

Eks narapidana korupsi dapat mendaftar menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah lima tahun setelah menjalani masa pidana. Komisi Pemilihan Umum akan segera merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Pilkada 2020 menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/12/2019). Kemarin, MK …

Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, dapat dijawab dengan reformasi sistem politik dan kepartaian. Sepanjang era reformasi, partai politik bergeming tanpa ada perubahan signifikan dari segi kelembagaan, sistem pendanaan dan transparansi …

Wacana perubahan sistem pilkada kembali menyeruak seiring maraknya kasus korupsi kepala daerah. Besarnya biaya politik yang dikeluarkan dianggap menjadi faktor pendorong tindakan korup tersebut. Hanya saja, penelusuran Kompas terhadap data 121 kepala daerah terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan …

Beragam langkah masih bisa ditempuh Komisi Pemilihan Umum menyusul pencabutan usulan larangan bekas narapidana korupsi maju di pemilihan kepala daerah. Langkah ini bisa mencegah bekas napi korupsi maju dalam pemilihan. Namun, kalaupun tetap lolos, langkah tersebut memastikan pemilih tahu status …

Revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Dengan demikian, terbuka peluang revisi dilakukan tahun depan atau empat tahun sebelum Pemilu 2024. Revisi jauh-jauh hari sebelum pemilu berkaca pada revisi sebelumnya yang selalu mendekati pemilu sehingga penyelesaiannya tergesa-gesa dan …

Hilangnya klausul yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah 2020 dipandang sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Mekanisme penjaringan calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bersih dikembalikan kepada partai politik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode …