Berita

Partai Islam Damai Aman (Idaman) menguji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pemilu yang mengatur verifikasi partai politik peserta pemilu. Dalam permohonannya, verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 disebut sebagai verifikasi dagelan. Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Partai Idaman …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rufinus Hutauruk, menyebut definisi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Undang-Undang (UU) No.10/2016 aneh. TSM semestinya tak membatasi penegakan hukum pemilu dengan menekankan pelanggaran kepada …

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Partai Idaman dengan pemohon Rhoma Irama selaku Ketua Umum dan Ramdansyah selaku …

Proses rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dipertanyakan. Bawaslu lebih memilih segera melakukan proses rekrutmen dengan mengacu pada undang-undang lama—UU 15/2011—ketimbang menunggu undang-undang baru, UU 7/2017, disahkan. Padahal, di undang-undang …

Menghadapi Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak kampanye hitam dalam bentuk penyebaran berita hoax di media sosial. Masyarakat atau pasangan calon (paslon) atau tim kampanye atau panitia pengawas (panwas) dapat melaporkan berita hoax berisi fitnah dan hasutan …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi tugas baru bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tugas baru itu adalah mengecek keaslian kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang digunakan sebagai syarat memilih. “Yang penting ada klausul di Perbawaslu ini yang menyatakan Bawaslu berwenang, atau …

Di Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pengawasan Kampanye Pilkada 2018, pasangan calon (paslon) dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar wilayah pemilihan. Kegiatan kampanye yang dilarang yakni, memasang alat peraga kampanye (APK) di luar wilayah yang ditentukan …

Pada Pilkada 2018 Serentak, surat keterangan (suket) pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP masih dapat digunakan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 10/2016 Pasal 200 a, perekaman KTP elektronik diselesaikan paling lambat Desember 2018. “Ini (Pilkada 2018) adalah pilkada …

Menghadapi Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada akhir September 2017. Parameter IKP mengacu pada pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017, serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. “IKP sekarang sedang disusun. Kita …

Proses rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dipersoalkan. Proses rekrutmen yang telah rampung itu dilakukan tanpa melalui mekanisme konsultasi ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Ada gak Perbawaslu disampaikan …