Berita

Peningkatan dana bantuan partai politik dari 108 rupiah menjadi 1000 rupiah menuai pro kontra. Indonesia Budget Center (IBC) misalnya, menerima adanya peningkatan dana bantuan dengan syarat transparansi dan akuntabilitas partai dalam laporan penggunaan dana bantuan. IBC menilai bahwa selama ini …

Besaran dana bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) meningkat dari 108 rupiah per suara sah menjadi 1000 rupiah per suara sah. APBN mesti mengeluarkan tambahan biaya sebesar 108,09 miliar rupiah per tahun. Berdasarkan laporan yang …

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui untuk meningkatkan besaran dana bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pada 2018, partai politik akan menerima …

Pasal 17 ayat 1 huruf h Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu menyebutkan bahwa partai politik harus melampirkan surat keterangan asli bercap basah domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memuat aturan di Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) bahwa setiap partai politik, baik partai politik yang telah lolos verifikasi pada 2014 atau partai lama dan partai politik yang belum lolos verifikasi atau partai baru harus mendaftarkan diri …

Di dalam draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan ganda di dalam daftar anggota partai yang diserahkan oleh partai politik pada saat pendaftaran peserta Pemilu …

Dalam draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, salah satu syarat menjadi peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) yakni memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan pada kepengurusan …

Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki waktu 42 hari kalender atau 32 hari kerja untuk memutus konstitusionalitas pasal verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Putusan diharapkan sudah keluar sebelum tanggal 3 Oktober 2017. Karena di waktu itu, dalam draf peraturan Komisi …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengkonsultasikan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tahap verifikasi suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional memakan waktu lama. Khawatir terjadi kecurangan selama proses rekapitulasi yang …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memformulasikan pengaturan di Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara agar proses pungut hitung suara di Pemilu Serentak 2019 tak berganti hari. Pasalnya, semakin lama waktu yang dihabiskan di Tempat …