Berita

Maraknya kasus penolakan masyarakat terhadap kampanye yang akan dilakukan oleh salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan dua hal terkait regulasi pembentukan daerah pemilihan (dapil) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, pembentukan dapil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pembentukan dapil DPR jangan dimasukkan ke …

Pasal 137 ayat (4) huruf e dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan penetapan daerah pemilihan (dapil) dilakukan setelah verifikasi partai peserta pemilu. Hal ini dinilai keliru. Dapil semestinya ditetapkan jauh hari sebelum tahap verifikasi, disesuaikan dengan jadwal sensus penduduk, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan perlombaan aplikasi digital pilkada. Bertajuk “Pilkada Banten Apps Challenge”, lomba ini bertujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas penyelenggaraan pilkada dengan insentif total hadiah 32 juta rupiah. …

Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen daerah pemilihan. Tindakan afirmasi ini perlu diatur untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. “Kita menuntut regulasi untuk …

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menentukan pengajuan sengketa hasil pemilu dilakukan pada waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkannya hasil pemilihan legislatif (pileg). Waktu tersebut dinilai terlalu singkat dan menyulitkan peserta pemilu dalam mengajukan sengketa. Di dalam RUU, ketentuan waktu …

Ada empat persoalan dalam pengaturan sengketa non hasil pemilu di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, terminologi laporan dengan sengketa campur aduk. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 444 ayat (1). Terminologi laporan dalam UU kepemiluan bukan dimaksudkan untuk …

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Pasal 442 ayat (1) mengadopsi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 mengenai sanksi administrasi bagi pelaku politik uang. Akan tetapi, ketentuan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pasal tersebut tidak diberikan penjelasan yang jelas, sama …

Pasal 433 ayat (3) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu mesti dilakukan secara tertulis. Hal ini merupakan kemunduran dari pengaturan sebelumnya, yakni UU No. 8/2012, yang memperbolehkan masyarakat dan pemantau pemilu melaporkan secara lisan. …

Kerangka hukum pemilu di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dinilai tidak ideal dan membingungkan. Pemerintah tidak memulai penyusunan regulasi dengan pemahaman dan definisi masing-masing pelanggaran. Pemerintah mendahulukan mekanisme penanganan pelanggaran yang seharusnya diletakkan di bagian akhir. “Persoalan struktur adalah …