January 31, 2025

Berita

Perludem: Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik Bukan Hal Sederhana

  Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa pada saat proses fit and proper, calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) akan dimintai komitmennya untuk melaksanakan pemungutan suara secara …

Read More »

Rekapitulasi Elektronik Lebih Dibutuhkan Ketimbang Pemungutan Suara Elektronik

Rekapitulasi elektronik (e-recap) lebih dibutuhkan dibanding dengan pemungutan suara elektronik (e-voting). Tak ada persoalan mendasar pada tahap pemungutan suara yang mesti dijawab oleh teknologi. Masalah justru banyak terjadi pada tahap rekapitulasi berjenjang. Pada tahap ini lah teknologi dibutuhkan. “Persoalan pemungutan dan …

Read More »

KPU Mesti Transparan Soal Data Pemilih dengan KTP dan Surat Keterangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk transparan soal data pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan surat keterangan domisili pengganti KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Jika KPU tak transparan soal …

Read More »

Pengecilan Alokasi Kursi Dapil Akan Persulit Perempuan Caleg

Pengecilan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) secara ekstrim hingga 3-6 dinilai akan menyulitkan perempuan calon legislatif (caleg) untuk terpilih. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk tidak melakukan hal tersebut. KPI …

Read More »

CEPP UI Usulkan Tiga Hal untuk RUU Pemilu

Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, mengusulkan tiga hal kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertama, soal sistem pemilu, CEPP mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan syarat adanya kewajiban bagi partai politik untuk bersikap demokratis dalam …

Read More »

Kemitraan Nilai DKPP Ganggu Independensi Penyelenggara Pemilu

Kemitraan menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengganggu independensi penyelenggara pemilu. Kewenangan DKPP untuk memberhentikan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik telah menghambat penyelenggara pemilu untuk menafsirkan Undang-undang (UU) kepemiluan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu …

Read More »

KPK dan PPATK Mesti Dilibatkan Tangani Politik Uang dan Dana Kampanye

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai mesti dilibatkan dalam penanganan politik uang dan pemeriksaan dana kampanye. KPK dan PPATK memiliki kapabilitas yang kuat dalam penyelidikan, sehingga perannya dinilai mampu membongkar kasus politik uang …

Read More »

Penyelenggara Pemilu Mesti Diseleksi Jauh Hari Sebelum Berakhirnya Periode Kepemimpinan

Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, mengkritik dekatnya waktu seleksi calon anggota penyelenggara pemilu dengan siklus pergantian penyelenggara pemilu. Hal ini, menurut Chusnul, menyebabkan penyelenggara pemilu tak cukup berkualitas untuk menerjemahkan Undang-Undang (UU) …

Read More »

Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2017-2022 Pilihan Timsel

Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2017–2022 telah menetapkan empat belas orang calon anggota KPU dan sepuluh orang calon anggota Bawaslu terpilih. Timsel mengajukan dua puluh empat nama calon anggota KPU dan Bawaslu …

Read More »

Ketua Bawaslu Sebut Tiga Terobosan Bawaslu di Bawah Kepemimpinannya

Saat ditanya oleh Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai terobosan yang telah dilakukannya selama memimpin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Bawaslu, Muhammad, menyebutkan tiga terobosan yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Tiga terobosan …

Read More »