Berita

Besaran daerah pemilihan (dapil) yang kecil dinilai akan memudahkan anggota parlemen atau legislator untuk melakukan credit claiming atau klaim atas hasil kerja. Semakin sedikit jumlah legislator di suatu dapil, pertanggungjawaban akan semakin jelas, sebab tak banyak tangan yang terlibat dalam …

Pembentukan daerah pemilihan (dapil) perlu mempertimbangkan luasan wilayah, selain jumlah penduduk. Alasannya, di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, banyak wilayah luas yang jumlah penduduknya kecil. Padahal, luasan wilayah menentukan jangkauan legislator kepada konstituennya. “Di Denmark, Norwegia, dan Swedia, pembentukan …

Sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dinilai tak begitu berpengaruh pada praktik politik uang dan keterwakilan perempuan. Dalam hal politik uang, kedua varian proporsional ini memiliki celah terjadinya politik uang. Dalam hal keterwakilan perempuan, proporsional terbuka dan tertutup tak …

Sekretariat bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu mengkritik persyaratan untuk menjadi partai peserta pemilu di dalam UU No.8/2012. Persyaratan dinilai terlalu mahal dan menyulitkan, serta kurang afirmatif karena hanya memuat aturan keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat. “Syarat administratif …

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk menambah sepuluh kursi di parlemen. Alasannya, angka 570 merupakan angka ideal sebagai ukuran parlemen di Indonesia dengan pertimbangan jumlah penduduk, jumlah daerah pemilihan (dapil), dan …

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu (12/1), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengingatkan agar Pansus mencermati kombinasi pengaturan ukuran parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan ambang …

Lima fraksi di dalam Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, yakni F-Partai Demokrat, F-Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), F-Partai Persatuan Pembangunan (PPP), F-Partai Amanat Nasional (PAN), dan F-Partai NasDem, optimis penerapan pemilu elektronik atau e-voting mampu menyederhanakan proses pemungutan, …

Empat fraksi dalam tubuh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu cenderung pesimis terapkan pemilu elektronik pada Pemilu Serentak 2019. Empat fraksi tersebut yakni, F-Partai Golongan Karya (Golkar), F-Partai Keadilan Sejahtera (PKS), F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan F-Hati Nurani …

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) cenderung tak menyetujui penerapan pemilu elektronik atau e-voting di Pemilu Serentak 2019. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan matang, terutama sistem keamanan e-voting dan kesiapan mental masyarakat. Menurut Golkar, sebelum pelaksanaan e-voting, teknologi pemilu …

Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT) menyatakan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan pemilu berbasis elektronik. Indonesia telah memiliki industri teknologi e-voting, lembaga sertifikasi mesin, dan …