Tag Archives: anggaran pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah segera mencairkan anggaran untuk Pilkada 2024 sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga batas akhir 9 Juli 2024. Jika hingga 9 Juli pemda tidak mencairkan anggaran, Kemendagri akan menurunkan tim ke daerah untuk …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri khawatir akan risiko korupsi terhadap besarnya anggaran daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. “Berdasarkan hasil penelitian, dan praktik selama ini, pembiayaan pilkada yang dibebankan APBD ini adalah sebuah persoalan,” kata Direktur Politik …

Pilkada Serentak 2018 sebagai pilkada serentak gelombang terakhir sudah dimulai tahapannya. Anggaran merupakan salah satu yang patut kita cermati pada masa transisi penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Kesimpulan mahal/murah anggaran pilkada selalu muncul dalam penyelenggaraan Pilkada, baik di 2015 dan 2017. …

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di 171 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada 2018 mengajukan usulan anggaran jauh lebih tinggi daripada anggaran Pilkada 2015 yang digelar di 269 daerah. Penyelenggara pemilu berdalih, kebutuhan untuk …

Ada 37 petahana kepala daerah yang memenangkan Pilkada 2017 dari total 61 daerah berpetahana kepala daerah (Infopilkada.kpu.go.id per 23/2). Angka 60,65% ini akan bertambah karena empat daerah berpetahana kepala daerah hasil suaranya belum masuk. Kewenangan petahana menyetujui jumlah anggaran pilkada …

MAKASSAR — KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, persiapan untuk anggaran hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur/wakil gubernur dan bupati/wali kota pada 2018 mencapai Rp 470 miliar. “Anggaran yang sebelumnya diusulkan di awal Rp 637 miliar kemudian dirasionalisasi hingga turun (menjadi) …

Penyelenggaraan Pilkada 2017 akan mengulang kesalahan prinsipil yang sama dengan Pilkada 2015. Merujuk rancangan revisi undang-undang pilkada versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pembiayaan Pilkada 2017 kembali berdasar APBD. Hal ini pun kemungkinan disetujui DPR. Sebagian berpendapat karena siklus APBN tak …

Hampir bisa dipastikan Pilakda 2017 tak bisa dibiayai APBN. Dalam rancangan revisi undang-undang pilkada dari Kementerian Dalam Negeri, pembiayaan Pilkada 2017 berasal dari APBD. Padahal keadaan keuangan daerah berbeda-beda, dan tak sedikit yang kesulitan untuk bisa membiayai pilkada. Rancangan ini …

Pembiayaan Pilkada dari APBD membuat KPU mesti berhadapan dengan keterbatasan keuangan daerah dan tarik menarik kepentingan. Sudah saatnya Pilkada didanai lewat APBN.   Dalam diskusi dengan sejumlah media perihal rencana revisi Undang-Undang 8 Tahun 2015, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan …

Empat daerah di Sulawesi Selatan belum mencapai kesepakatan anggaran antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dan pemerintah daerah. Sementara toleransi waktu kejelasan anggaran yang diatur oleh KPU telah lewat sejak 18 Mei lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mensinyalir …