Tag Archives: pilkada

Rekomendasi Sanksi Sering Tak Dilaksanakan JAKARTA, KOMPAS — Meski proses Pilkada 2018 saat ini masih di tahap awal, sudah terjadi pelanggaran terhadap prinsip netralitas aparatur sipil negara di pilkada. Pengawasan oleh pemerintah dan pengawas pemilu mesti ditingkatkan karena potensi terjadinya …

Jalur Perseorangan Belum Optimal Dimanfaatkan JAKARTA, KOMPAS — Pintu bagi munculnya calon kepala daerah melalui jalur perseorangan sudah dibuka oleh Undang-Undang Pilkada. Namun, beratnya persyaratan membuat pintu itu masih sangat terbatas dimanfaatkan bakal calon kepala daerah, termasuk di Pilkada Serentak …

Beratnya syarat calon jalur perseorangan berdampak besar bagi daerah yang berpenduduk amat banyak. Salah satunya adalah Jawa Barat. Dengan persyaratan pengumpulan dukungan 6,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT), Pilkada Jawa Barat amat kecil kemungkinan diikuti calon jalur perseorangan. Syarat …

Pada rapat dengar pendapat (RDP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan di dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengawasi proses lelang logistik Pilkada 2018. Bawaslu hendak memastikan tak ada keterlambatan proses cetak logistik. “Ini untuk memastikan apakah ada keterlambatan dan lain-lain. …

Pasal dalam Undang-undang Pilkada mengenai larangan petahana melakukan mutasi pejabat dan larangan menggunakan program pemerintah diusulkan menjadi persyaratan calon di pilkada. Jika usul ini diterima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada bisa membatalkan petahana yang …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri khawatir akan risiko korupsi terhadap besarnya anggaran daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. “Berdasarkan hasil penelitian, dan praktik selama ini, pembiayaan pilkada yang dibebankan APBD ini adalah sebuah persoalan,” kata Direktur Politik …

Pilkada Serentak 2018 sebagai pilkada serentak gelombang terakhir sudah dimulai tahapannya. Anggaran merupakan salah satu yang patut kita cermati pada masa transisi penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Kesimpulan mahal/murah anggaran pilkada selalu muncul dalam penyelenggaraan Pilkada, baik di 2015 dan 2017. …

Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, Indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu) sebagai pesta demokrasi untuk memilih pilihan calon pemimpinnya pada setiap periode pemerintahan sekitar +5 tahun. Pemilu diadakan dalam 2 skala. Untuk skala lokal dilakukan untuk memilih anggota DPRD, …

Sepekan telah berlalu, sepekan pula masih terselip kegelisahan dibenak saya tekait kegiatan evaluasi terhadap Pilkada Serentak 2015 yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota serta melibatkan banyak stakeholder baik itu tokoh masyarakat maupun LSM. Kita …

Revisi UU 8/2015 tentang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) mendesak untuk dilakukan menjelang Pilkada 2017. Berdasarkan rapat kerja yang dilakukan antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, Senin (18/1) di gedung MPR/DPR/DPD, pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat proses …