Kliping Berita

Pandemi Covid-19 yang belum diketahui penghabisannya membuat rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pilkada serentak 2020 mesti memperhatikan jalan keluar jika pilkada tidak bisa dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Gagasan waktu pelantikan pada pertengahan Agustus 2021 juga layak dipertimbangkan, …

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait penundaan Pilkada 2020 akibat pandemi Covid-19 diharapkan fokus pada pengaturan waktu dan mekanisme penundaan, pelanjutan tahapan, serta anggaran. Perppu itu dinilai tidak perlu menyertakan perubahan mendasar desain keserentakan pilkada serentak nasional. Penundaan Pilkada 2020 di …

Pilkada serentak 2020 disepakati ditunda selama tiga bulan sehingga pemungutan suara akan dilakukan pada 9 Desember 2020. Namun, apabila pandemi Covid-19 masih belum teratasi hingga batas waktu tahapan kembali dimulai, tetap akan dibuka peluang penundaan selambat-lambatnya 2021. Kesepakatan itu muncul …

Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara pemilu, dan pemerintah akan kembali menggelar rapat untuk membahas kembali penundaan pilkada pada Selasa (14/4/2020). Kepastian waktu penundaan pilkada akan menjadi fokus utama pembahasan rapat tersebut. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat dua pekan sebelumnya. …

Pemerintah masih mengkaji tiga opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat pandemi Covid-19 yang telah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepastian lama penundaan ditunggu penyelenggara pemilu agar dapat menyiapkan aturan dan jadwal pilkada lanjutan. ”Sudah ada tim yang bekerja. Jadi …

Sebagian penyelenggara pemilu di daerah menunggu ketetapan dan instruksi lanjutan setelah penundaan tahapan Pilkada 2020. Hal itu terutama terkait dengan penggunaan dana hibah guna pelaksanaan pilkada yang sebelumnya disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah. Sebagian masalah tersebut mengemuka dalam diskusi …

Dengan adanya penundaan Pilkada 2020, tidak tertutup kemungkinan selama penundaan akan terjadi perubahan data secara signifikan. Ini misalnya pada pemutakhiran data pemilih. KPU akan menyesuaikan dengan data terbaru. Pilkada Serentak 2020 sudah disepakati akan ditunda sebagai antisipasi pandemi Covid-19 melalui …

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akibat Covid-19. Indonesia menjadi negara ke-37 yang menunda pemilu akibat pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 yang menyebar cepat telah membuat agenda pemilihan di banyak negara ditunda. …

Penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat wabah Covid-19 berpotensi membuat banyak daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Pemerintah hendaknya mulai memikirkan hal ini sejak dini. Jangan sampai jalannya pemerintahan dan pelayanan publik terganggu. Seperti diberitakan sebelumnya, DPR, pemerintah, dan penyelenggara …

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Anggaran Pilkada 2020 yang sudah dialokasikan pemerintah daerah di APBD akan direalokasikan untuk penanganan wabah Covid-19. Terkait dengan hal …