August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dukung Reformulasi Jumlah Anggota KIP dan Bawaslu di Aceh

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh menghadiri sidang uji materi atas Pasal 571 huruf d yang diajukan oleh Kautsar dan Samsul Bahri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagai pihak terkait. Yayasan Advokasi yang diwakili oleh Safaruddin mengatakan bahwa pemohon tak memiliki …

Read More »

Presidential Threshold Tak Dapat Diterapkan di Pemilu 2019

Salah satu pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Effendi Gazali, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberlakukan surut presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Pembuat UU, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak pernah mengumumkan kepada masyarakat bahwa …

Read More »

Khairul Fahmi: We Must Evaluate the Registration Procedure for Political Parties

The political party registration process receives evaluations from many elections experts and activists. On eof the experts who provide his evaluation is Khairul Fahmi, a researcher from the Center for Constitution Study (Pusako) of Andalas University. Here is the transcript …

Read More »

Presidential Threshold Tak Sesuai Original Intent UUD 1945

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menegaskan bahwa presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tak sesuai dengan original intent atau maksud asli dari ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 6A ayat (2) tentang pencalonan …

Read More »

Direktur Eksekutif Perludem Ditunjuk International IDEA Jadi Duta Demokrasi Bersama Kofi Annan

International Institute for Electoral Assistance (International IDEA), lembaga asistensi pemilu bertaraf internasional, menunjuk sebelas orang aktivis demokrasi sebagai Duta Demokrasi. Salah satu Duta Demokrasi tersebut adalah perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …

Read More »

Partai Politik yang Dinyatakan Tak Lengkap Memenuhi Syarat Pendaftaran Punya Peluang Ajukan Sengketa Proses

Kamis (17/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan bahwa sebanyak 13 partai politik tak memenuhi persyaratan secara lengkap sebagai calon peserta Pemilu 2019. Partai politik diprediksi akan mengajukan sengketa proses ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peneliti Peneliti Pusat Studi Konstitusi …

Read More »

Khairul Fahmi: Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Mesti Dievaluasi

Tahap pendaftaran partai politik calon peserta pemilu mendapatkan beberapa evaluasi dari para pengamat pemilu. Salah satunya yakni Khairul Fahmi, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas. Fahmi mengevaluasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 …

Read More »

Pendaftaran PPK dan PPS Kota Surabaya Ditutup, Kuota Terpenuhi

Sabtu (21/10) masa pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 di Kota Surabaya telah ditutup. Dari kuota kebutuhan 155 PPK, jumlah pendaftar mencapai 447 orang. Jumlah pendaftar PPS masih direkapitulasi. …

Read More »

Perludem: Implementation of Sipol Is Not Contradicting the Elections Law and It’s Important for Validating Political Party in Registration Process

The Elections Commission (KPU) receives many criticisms because of implementing the Political Party Information System (Sipol) in the political party registration process for the 2019 National Elections. Many of those critics say, the implementation of Sipol has no legal basis …

Read More »