Kewenangan terkait lembaga pemantauan beralih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga-lembaga pemantau menyampaikan harapan dan masukan kepada  Bawaslu. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menyarankan agar Bawaslu menghilangkan persyaratan akreditasi pemantau yang dinilai menyulitkan …

Dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menggunakan dua metode, yakni metode sensus dan metode sampel acak.  Metode sensus akan diterapkan jika data anggota yang diserahkan partai adalah sampai dengan 100 anggota. Sebagai contoh, …

Pada kegiatan penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD), KPU menerangkan simulasi penggunaan metode sampel acak dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik …

Perwakilan NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan protes atas singkatnya masa pengisian data partai ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Waktu yang diberikan yakni mulai 18 September hingga  sebelum 16 Oktober 2017. “Kami …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komite Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota akan melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi dijadwalkan pada 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Dalam ketentuan di dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 11/2017, …

Jika ditemukan adanya keanggotaan ganda, yakni satu nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lebih dari satu partai politik calon peserta pemilu, penyelenggara akan melakukan verifikasi administrasi. Tahapannya, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanya kepada partai soal status keanggotaan yang bersangkutan. …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi hukum, Hasyim Asy’ari, menjelaskan bahwa dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu diserahkan di dua tingkatan. Dokumen yang berisi nama-nama anggota partai diserahkan kepada KPU/Komite Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota, sedangkan rekapan jumlah anggota …

A member of the Assistance Team for Violation Prosecution of the Elections Monitoring Body (Bawaslu) of North Sumatera, Julius A. L. Turnip, and a member of Bawaslu of North Sumatera, Hardi Munthe, are being sued and reported by a participant …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut), Syafrida R. Rasahan, memberikan kesaksian di sidang awal perkara dugaan suap seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan. Sebelumnya, Syafrida turut dilaporkan sebagai Terlapor III oleh pelapor, Pangulu Siregar, namun Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Terlapor II kasus dugaan suap di seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Asahan Sumatera Utara (Sumut), Hardi Munthe, dalam pembelaannya, membantah semua laporan yang diadukan oleh Pangulu Siregar, sang pelapor. Hardi yang menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut menunjukkan …