March 14, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Tuntut Pelaku Kekerasan di Sidang Paripurna DPD

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) mengecam insiden kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berinisial BR terhadap Muhammad Afnan Hadikusumo, anggota DPD untuk provinsi Yogyakarta yang merupakan anggota serikat Muhammadiyah. KOKAM mengeluarkan tiga pernyataan sikap. Satu, …

Read More »

Calon Anggota Bawaslu: Pengawasan Pemilu Mesti Dikawinkan dengan Teknologi Digital

Pada uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2017-2022 oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lima calon, yakni Abdullah, Ratnaa Dewi Pettalolo, Abhan, Mohammad Najib, dan Fritz Edward Siregar, menyebutkan perlunya peningkatan kinerja Bawaslu …

Read More »

Ida Budhiati, Jangan Pandang Judicial Review Pasal 9a sebagai Perlawanan terhadap Komisi II

Pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022 yang saat ini tengah menjabat sebagai anggota KPU RI, Ida Budhiati, ditanyai alasan melakukan judicial review (JR) terhadap Pasal 9 …

Read More »

DPD dan Koalisi Masyarakat Sipil Sepakati Pertemuan Rutin Bahas Kinerja DPD

Tiga belas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menemui Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan Citra Parlemen di Senayan, Jakarta Selatan (3/4). Anggota menerima aspirasi Koalisi dan menyatakan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) atas judicial review (JR) Tata Tertib (Tatib) No.1/2017. …

Read More »

Pansus RUU Pemilu Mesti Belajar dari Komisi II DPR soal Transparansi

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu membuka rapat Panitia Kerja (Panja) untuk publik. RUU Pemilu berhubungan dengan kepentingan publik, dan pemilu merupakan pemilihan umum bukan pemilihan khusus atau pemilihan elit. Pemilu merupakan salah satu …

Read More »

Ditunding oleh Komisi II DPR RI, Valina Singka Subekti Angkat Bicara

Hasil kerja Tim seleksi (Timsel) calon penyelenggara pemilu periode 2017-2022 dipertanyakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu alasannya, yakni hadirnya Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Valina Singka Subekti, dalam komposisi Timsel. DKPP, menurut Komisi II, merupakan …

Read More »

Ini Alasan Keterlambatan DPR RI Laksanakan Fit and Proper Test Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017 akan berakhir pada 12 April 2017. Namun, hingga akhir Maret 2017, Komisi II belum juga melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap …

Read More »

Timsel Calon Penyelenggara Pemilu 2017-2022, Proses Seleksi Dapat Dipertanggungjawabkan

Tujuh dari sebelas Tim seleksi (Timsel) calon penyelenggara pemilu periode 2017-2022 menghadiri panggilan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelang uji kelayakan dan kepatutan, guna mengklarifikasi dugaan yang tengah beredar di Komisi II. Wakil Ketua Timsel, Ramlan Surbakti, menegaskan …

Read More »

Ketidaklolosan Komisioner Bawaslu RI pada Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Dipertanyakan

Pada rapat dengar pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi II mempertanyakan alasan Ketua Bawaslu RI dan dua komisioner Bawaslu RI periode …

Read More »

Menolak Kuasa Parpol di DPD: Patah Hati Harapan Politik Alternatif

Parpolisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kian menguat. 3 April 2017, anggota DPD akan melaksanakan pemilihan pimpinan baru DPD. Sebelumnya, anggota DPD menyepakati perubahan masa jabatan pimpinan dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Perubahan masa jabatan ini merupakan anomali dalam …

Read More »