Pada diskusi “Seleksi Pimpinan KPU dan Bawaslu: Menanti Wasit yang Kredibel” di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (26/3), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengatakan bahwa terdapat tiga pandangan di Komisi …

Anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengatakan bahwa Pansus menyepakati jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota akan direformulasi berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Wilayah yang luas …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah memasuki tahap akhir. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, hanya Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Yapen yang belum menetapkan hasil pemilihan. Sebanyak 50 permohonan sengketa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tengah memasuki tahap …

Substansi demokrasi lokal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak putaran kedua dinilai menurun. Ada lima indikator yang menunjukkan penurunan tersebut. Satu, minimnya tingkat representasi aspirasi masyarakat yang bermanifestasi pada sedikitnya jumlah pasangan calon (paslon) yang tersedia. Berdasarkan syarat pengajuan paslon, …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, mengatakan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak maksimal. KPU RI dinilai telah membiarkan terjadinya kecurangan dan kejahatan demokrasi di Pilkada Papua 2017. …

  Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hendak memasukkan pengaturan diperbolehkannya anggota partai politik menjadi penyelenggara pemilu, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, bergulir isu bahwa penyelenggara pemilu dapat seluruhnya diisi oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019. …

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta KPU untuk bertanggungjawab menyelesaikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) …

Beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan judicial review (JR) atas perubahan masa jabatan pimpinan DPD kepada Mahkamah Agung (MA). Masa jabatan lima tahun yang disebutkan dalam Tata Tertib DPD hendak diubah menjadi dua setengah tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat …

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa di tahun 2017, KPU dihadapkan pada serangkaian agenda pemilu yang cukup padat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mesti diselesaikan hingga akhir Mei 2017. Tahapan Pilkada Serentak 2018 dimulai pada …

7 Maret 2017 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan sosialisasi dan uji coba Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). SIPOL dibangun dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Adapun sistem ini bertujuan untuk mempermudah partai dalam mempersiapkan persyaratan pendaftaran …