Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 akan berakhir pada 12 April mendatang. Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, berharap anggota KPU periode 2017-2022 terpilih dapat bersikap mandiri. Anggota KPU mesti mengambil keputusan berdasarkan azas-azas penyelenggara pemilu …
Read More »AMALIA SALABI
Kepercayaan Publik Modal Awal Penyelenggara Pemilu
Ketidakpercayaan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kepada calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah diajukan oleh Panitia seleksi (Pansel) dikhawatirkan menimbulkan ketidakpercayaan publik lebih luas. Padahal, kepercayaan Pemerintah dan publik terhadap …
Read More »Sebelum dan Sesudah Menjabat Penyelenggara Pemilu Tak Boleh Jadi Anggota Partai Politik
Merespon isu parpolisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menjelaskan bahwa Pansus tak akan menghapus aturan yang mewajibkan calon anggota KPU untuk berhenti dari keanggotaan dan …
Read More »Tiga Pandangan di Komisi II DPR RI Terkait Fit and Proper Test Calon Penyelenggara Pemilu
Pada diskusi “Seleksi Pimpinan KPU dan Bawaslu: Menanti Wasit yang Kredibel” di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (26/3), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengatakan bahwa terdapat tiga pandangan di Komisi …
Read More »Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Kemungkinan Direformulasi
Anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengatakan bahwa Pansus menyepakati jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota akan direformulasi berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Wilayah yang luas …
Read More »MK Mesti Lakukan Terobosan dalam Menangani Sengketa Pilkada 2017
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah memasuki tahap akhir. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, hanya Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Yapen yang belum menetapkan hasil pemilihan. Sebanyak 50 permohonan sengketa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tengah memasuki tahap …
Read More »Substansi Demokrasi Lokal di Pilkada Serentak 2017 Menurun
Substansi demokrasi lokal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak putaran kedua dinilai menurun. Ada lima indikator yang menunjukkan penurunan tersebut. Satu, minimnya tingkat representasi aspirasi masyarakat yang bermanifestasi pada sedikitnya jumlah pasangan calon (paslon) yang tersedia. Berdasarkan syarat pengajuan paslon, …
Read More »Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Sebut Kinerja Anggota KPU Tak Maksimal, Pilihan Pansel Dipertanyakan
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, mengatakan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak maksimal. KPU RI dinilai telah membiarkan terjadinya kecurangan dan kejahatan demokrasi di Pilkada Papua 2017. …
Read More »Perludem, Penyelenggara Pemilu Beranggota Perwakilan Partai Politik Ahistoris dan Inkonstitusional
Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hendak memasukkan pengaturan diperbolehkannya anggota partai politik menjadi penyelenggara pemilu, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, bergulir isu bahwa penyelenggara pemilu dapat seluruhnya diisi oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019. …
Read More »DPR RI, KPU Mesti Akhiri Kejahatan Demokrasi di Pilkada Papua
Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta KPU untuk bertanggungjawab menyelesaikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) …
Read More »