Pada rapat kerja Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama Pemerintah, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tetap mengajukan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif (pileg). Alasannya, sistem proporsional terbuka memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih anggota legislatif …

Pada penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kepada Pemerintah, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menerangkan sikap partai terhadap pengaturan pemilu. Golkar mengusulkan beberapa perubahan dalam RUU Pemilu, dengan landasan untuk memperkuat sistem presidensial, …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Pemerintah. DIM yang diserahkan memuat 2.855 nomor, berisi pasal yang disetujui maupun tak disetujui, disertai dengan penjelasan dan usulan pasal. “Hari ini kami secara resmi menyerahkan …

Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa semua fraksi di parlemen menyetujui ketentuan ditingkatkannya sanksi pidana. Ringannya ketentuan sanksi pidana di dalam RUU Pemilu dikhawatirkan tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemilu oleh peserta …

Besaran daerah pemilihan (dapil) yang kecil dinilai akan memudahkan anggota parlemen atau legislator untuk melakukan credit claiming atau klaim atas hasil kerja. Semakin sedikit jumlah legislator di suatu dapil, pertanggungjawaban akan semakin jelas, sebab tak banyak tangan yang terlibat dalam …

Pembentukan daerah pemilihan (dapil) perlu mempertimbangkan luasan wilayah, selain jumlah penduduk. Alasannya, di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, banyak wilayah luas yang jumlah penduduknya kecil. Padahal, luasan wilayah menentukan jangkauan legislator kepada konstituennya. “Di Denmark, Norwegia, dan Swedia, pembentukan …

Sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dinilai tak begitu berpengaruh pada praktik politik uang dan keterwakilan perempuan. Dalam hal politik uang, kedua varian proporsional ini memiliki celah terjadinya politik uang. Dalam hal keterwakilan perempuan, proporsional terbuka dan tertutup tak …

Sekretariat bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu mengkritik persyaratan untuk menjadi partai peserta pemilu di dalam UU No.8/2012. Persyaratan dinilai terlalu mahal dan menyulitkan, serta kurang afirmatif karena hanya memuat aturan keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat. “Syarat administratif …

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk menambah sepuluh kursi di parlemen. Alasannya, angka 570 merupakan angka ideal sebagai ukuran parlemen di Indonesia dengan pertimbangan jumlah penduduk, jumlah daerah pemilihan (dapil), dan …

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu (12/1), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengingatkan agar Pansus mencermati kombinasi pengaturan ukuran parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan ambang …