Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman dan Pramono Ubaid positif terinfeksi Covid-19. Demikian pula beberapa komisioner KPU daerah dan anggota stafnya seperti di Tangerang Selatan dan Makassar serta 96 pengawas pemilihan kepala daerah di Boyolali. Setidaknya, 60 …

Menyusul keputusan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyelenggara pemilu untuk tak menunda tahapan Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum di daerah pada Rabu (23/9/2020) ini akan menetapkan pasangan calon peserta pilkada. Tahapan itu berlangsung saat tingkat kerawanan pilkada meningkat akibat terus …

Saya ingin memulai artikel ini dengan sebuah pertanyaan asasi: mengapa kita harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah? Jawabannya sangat sederhana. Kita ingin agar rakyat menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka dan pemimpin itulah yang membuat program dan kebijakan agar rakyat bisa …

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di tengah pandemi Covid-19 terus memantik kekhawatiran. Kluster penularan Covid-19 dalam proses pemilihan mulai bermunculan. Jumlah petugas pemilihan dan calon peserta pemilu yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Kekhawatiran itu berlipat ketika jumlah yang terpapar Covid-19 …

Di tengah sikap kukuh pemerintah melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah 2020, kluster penularan Covid-19 kembali muncul dalam proses pemilihan. Kali ini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ketua, anggota, dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Agam beserta anggota dan pegawai Badan Pengawas Pemilu …

Pemerintah bergeming terhadap usulan penundaan parsial maupun penundaan menyeluruh Pilkada 2020 di tengah masih terus meningkatnya penyebaran Covid-19. Di sisi lain, perumusan sanksi lebih tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di tahapan pilkada juga belum dilakukan. Usulan penundaan Pilkada 2020 …

Penundaan Pilkada 2020 secara parsial di daerah-daerah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi dapat dilakukan untuk mencegah hajatan itu menjadi pemicu penyebaran Covid-19. Di daerah dengan laju penularan tinggi, pengetatan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya tidak lagi memadai. Undang-Undang …

Kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 tidak dapat ditawar dalam Pilkada 2020. Pelaksanaan protokol itu secara jelas dicantumkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pilkada 2020 Nomor 2 Tahun 2020 sebagai syarat untuk dapat dilakukannya Pilkada 2020. Tanpa jaminan protokol …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu menyepakati perlunya rumusan sanksi yang keras bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020. Sanksi ini diperlukan perlu guna mencegah berulangnya pelanggaran protokol kesehatan yang berpotensi memunculkan kluster Covid-19 …

Jumlah penyelenggara pemilu dan bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Namun, pemerintah bergeming. Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan tetap diselenggarakan. Adapun penundaan pemilihan belum dipikirkan. Kegagapan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dinilai tampak saat masa pendaftaran …