Pemerintah bergeming terhadap usulan penundaan parsial maupun penundaan menyeluruh Pilkada 2020 di tengah masih terus meningkatnya penyebaran Covid-19. Di sisi lain, perumusan sanksi lebih tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di tahapan pilkada juga belum dilakukan. Usulan penundaan Pilkada 2020 …

Penundaan Pilkada 2020 secara parsial di daerah-daerah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi dapat dilakukan untuk mencegah hajatan itu menjadi pemicu penyebaran Covid-19. Di daerah dengan laju penularan tinggi, pengetatan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya tidak lagi memadai. Undang-Undang …

Kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 tidak dapat ditawar dalam Pilkada 2020. Pelaksanaan protokol itu secara jelas dicantumkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pilkada 2020 Nomor 2 Tahun 2020 sebagai syarat untuk dapat dilakukannya Pilkada 2020. Tanpa jaminan protokol …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu menyepakati perlunya rumusan sanksi yang keras bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020. Sanksi ini diperlukan perlu guna mencegah berulangnya pelanggaran protokol kesehatan yang berpotensi memunculkan kluster Covid-19 …

Jumlah penyelenggara pemilu dan bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Namun, pemerintah bergeming. Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan tetap diselenggarakan. Adapun penundaan pemilihan belum dipikirkan. Kegagapan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dinilai tampak saat masa pendaftaran …

Aplikasi rekapitulasi elektronik (sirekap) atau e-rekap menjadi topik penting menjelang pilkada di saat pandemi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat mempersiapkan implementasi e-rekap ini secara serius. Namun, inisiatif KPU ini dapat tentangan dari banyak pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pimpinan Bawaslu …

Kemunculan kluster baru Covid-19 selama proses Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak mengurungkan niat untuk tetap menggelar pemilihan. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pemilihan harus tetap berjalan. Meski demikian, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut. Penyelenggara pemilu pun …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendata sikap pemerintah negara-negara yang punya jadwal pemilu di konteks wabah COVID-19 (penyakit virus corona). Ada yang menunda, ada juga yang tetap melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada jadwal awal. Trennya, penundaan …

Kekhawatiran Pilkada 2020 akan mempercepat dan memperluas penyebaran Covid-19, yang disampaikan masyarakat sipil beberapa bulan lalu, kini terbukti. Pemerintah dan penyelenggara pemilu didorong serius menyiapkan berbagai mitigasi, baik memperkuat aturan maupun sanksi, termasuk menentukan pada titik apa tahapan pilkada harus …

Studi terbaru mengenai politik uang mengungkap Indonesia masuk jajaran negara dengan intensitas politik uang cukup tinggi dalam penyelenggaraan pemilu (33 persen). Dengan rerata dunia yang 14,22 persen, Indonesia tak lebih baik dari Kenya (32 persen), Liberia (28 persen), Swaziland (27 …