Pada rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Pansus menyepakati bahwa negara tak perlu membiayai dana saksi partai yang menghabiskan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tak kurang dari lima triliun rupiah. Alasan …
Read More »Berita
Pansus RUU Pemilu Bahas Lima Isu Krusial Hari Ini
Kamis, 8 Juni 2017, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menyelenggarakan rapat terakhir untuk membahas lima isu krusial. Isu parliamentary threshold, presidential threshold, sistem pemilu terbuka atau tertutup, dan besaran daerah pemilihan (dapil) akan dibahas. “Hari ini kami akan …
Read More »Batas Minimal Usia Pencalonan Kepala Daerah Dihitung Sejak Penetapan Paslon
Batas minimal usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon (paslon), tak lagi sejak bakal paslon mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasinya, pemilih berhak memilih apabila telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, bukan sejak daftar …
Read More »Ketua Umum dan Sekjen Partai Berhalangan Tetap, Mandat Tanda Tangan Surat Keputusan Pencalonan Partai Diserahkan pada AD/ART Partai
Pada rapat dengar pendapat mengenai rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Penyelenggaraan Pilkada, Ketua KPU, Arief Budiman, mengusulkan bahwa dalam hal pimpinan pusat partai, yakni ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) berhalangan tetap untuk menandatangi surat keputusan pencalonan kandidat kepala …
Read More »Rekapitulasi Suara Langsung ke KPU Kabupaten/Kota Berpotensi Timbulkan Persoalan
Pada rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 5 Juni 2017, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar rekapitulasi suara tak dilakukan secara berjenjang, melainkan langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Usulan tersebut dinilai berbahaya, sebab …
Read More »Perludem: Penambahan Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Tak Diperlukan
Berdasarkan pemantauan terhadap rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada 5 Juni 2017, wacana untuk menambah masing-masing empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menguat. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), melalui rilis yang …
Read More »Penyesuaian Jumlah Anggota KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan disesuaikan. Jumlah penduduk dan kondisi geografis jadi variabel dalam menentukan jumlah anggota KPU. “Untuk penyesuaian jumlah, ada skema jumlah penduduk. Hanya jumlah penduduk. Itu sudah kita sepakati di …
Read More »Parliamentary Threshold Berlaku Juga untuk Parlemen Daerah
Pada rapat dengar pendapat di Senayan, Jakarta Selatan (2/6), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menyampaikan aspirasi kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar ambang batas parlemen hanya berlaku untuk DPR RI. Alasannya, agar partai kecil …
Read More »Diaspora Indonesia Temui Pansus UU Pemilu Bahas Dapil Luar Negeri
Diaspora Indonesia menemui Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk membahas daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri. Organisasi jejaring warga negara Indonesia di luar negeri ini menyampaikan tiga alasan pembentukan Dapil khusus luar negeri untuk diwujudkan dalam UU pemilu. …
Read More »Pemborosan 56 Milyar Setahun untuk Tambahan 15 Kursi DPR
Penambahan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada pemborosan anggaran negara sebesar 56 milyar per tahun. Indonesia Budget Center (IBC) menyayangkan sikap anggota Pansus Rancangan Undang-undang pemilu yang menganggap remeh pemborosan ini. “IBC menyayangkan, DPR menganggap anggaran Rp56 milyar/tahun …
Read More »